印度尼西亚的动物暴力分类中的法律保护

Azhara Devica Risnanda
{"title":"印度尼西亚的动物暴力分类中的法律保护","authors":"Azhara Devica Risnanda","doi":"10.34010/rnlj.v5i2.9789","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACT
 The cases of violence against animals in Indonesia are increasing, with a lack of education on animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law enforcement. Violence against animals can manifest in physical, psychological, and sexual forms. Indonesian laws, such as the Animal Husbandry and Health Act, prohibit and impose sanctions on individuals involved in animal violence.To maintain balance and justice in ecosystems, it is crucial to raise public awareness, foster active participation, and enforce stringent laws against animal abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives and welfare of animals and provide them with appropriate rights. Several regulations related to animal protection in Indonesia include the Animal Husbandry and Health Act, the Mineral and Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established to address animal protection at the regional level. Furthermore, detailed regulations pertaining to animal protection and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary.
 
 ABSTRAK
 Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Namun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Beberapa peraturan yang terkait perlindungan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Satwa Dilindungi. Peraturan daerah juga dapat memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.
","PeriodicalId":493885,"journal":{"name":"Res Nullius Law Journal","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA\",\"authors\":\"Azhara Devica Risnanda\",\"doi\":\"10.34010/rnlj.v5i2.9789\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"ABSTRACT
 The cases of violence against animals in Indonesia are increasing, with a lack of education on animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law enforcement. Violence against animals can manifest in physical, psychological, and sexual forms. Indonesian laws, such as the Animal Husbandry and Health Act, prohibit and impose sanctions on individuals involved in animal violence.To maintain balance and justice in ecosystems, it is crucial to raise public awareness, foster active participation, and enforce stringent laws against animal abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives and welfare of animals and provide them with appropriate rights. Several regulations related to animal protection in Indonesia include the Animal Husbandry and Health Act, the Mineral and Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established to address animal protection at the regional level. Furthermore, detailed regulations pertaining to animal protection and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary.
 
 ABSTRAK
 Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Namun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Beberapa peraturan yang terkait perlindungan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Satwa Dilindungi. Peraturan daerah juga dapat memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.
\",\"PeriodicalId\":493885,\"journal\":{\"name\":\"Res Nullius Law Journal\",\"volume\":\"16 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-08-07\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Res Nullius Law Journal\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Res Nullius Law Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34010/rnlj.v5i2.9789","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

摘要# x0D;印度尼西亚对动物的暴力案件正在增加,缺乏动物福利教育和执法不力是主要因素。为了加强对动物的法律保护,有必要就暴力侵害动物行为制定明确的指导方针,并确保严格执法。对动物的暴力可以表现在身体、心理和性方面。印度尼西亚的法律,如《畜牧业和卫生法》,禁止并制裁涉及动物暴力的个人。为了维持生态系统的平衡和公正,提高公众意识、促进积极参与以及对虐待动物者实施严格的法律至关重要。印度尼西亚的《动物保护法》及其实施条例旨在保护动物的生命和福利,并为它们提供适当的权利。印度尼西亚与动物保护有关的若干条例包括《畜牧业和卫生法》、《矿物和煤矿法》、《野生动物保护政府条例》和《环境和林业部保护野生动物条例》。还可以制定地方法规来解决区域一级的动物保护问题。此外,有必要制定有关动物保护和虐待动物行为执法的详细法规。 & # x0D;ABSTRAK& # x0D;Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin mengkat, denan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan, hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama。Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas。Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik,心理学家,心理学家。Undang-undang - Undang-undang - Undang-undang - Undang-undang - Undang-undang - Undang-undang - Undang-undang - Undang-undangNamun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan。Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosystem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas。Undang-Undang perlindunan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan Hewan serta成员haak yang layak kepaada mereka。Beberapa peraturan yang terkait perlindunan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan peremerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentan Satwa Dilindungi。Peraturan daerah juga dapat memiliki Peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat local。Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentenperlindunan hewan dan penegakan hukan terkit pelanggaran terhadap hewan.
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KLASIFIKASI BENTUK KEKERASAN TERHADAP HEWAN DI INDONESIA
ABSTRACT The cases of violence against animals in Indonesia are increasing, with a lack of education on animal welfare and insufficient law enforcement being the main factors. To enhance legal protection for animals, it is necessary to establish clear guidelines regarding acts of violence against animals and ensure strict law enforcement. Violence against animals can manifest in physical, psychological, and sexual forms. Indonesian laws, such as the Animal Husbandry and Health Act, prohibit and impose sanctions on individuals involved in animal violence.To maintain balance and justice in ecosystems, it is crucial to raise public awareness, foster active participation, and enforce stringent laws against animal abusers. The Animal Protection Act in Indonesia, along with its implementing regulations, aims to safeguard the lives and welfare of animals and provide them with appropriate rights. Several regulations related to animal protection in Indonesia include the Animal Husbandry and Health Act, the Mineral and Coal Mining Act, the Government Regulation on Wildlife Conservation, and the Minister of Environment and Forestry Regulation on Protected Wildlife. Local regulations can also be established to address animal protection at the regional level. Furthermore, detailed regulations pertaining to animal protection and law enforcement concerning animal cruelty violations are necessary. ABSTRAK Kasus kekerasan terhadap hewan di Indonesia semakin meningkat, dengan kurangnya edukasi mengenai kesejahteraan hewan dan penegakan hukum yang belum maksimal menjadi faktor utama. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hewan, diperlukan kepastian mengenai tindakan kekerasan terhadap hewan dan penegakan hukum yang tegas. Kekerasan terhadap hewan dapat terjadi dalam bentuk fisik, psikologis, dan seksual. Undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, melarang dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap hewan. Namun, masih diperlukan peraturan yang khusus mengatur kekerasan seksual terhadap hewan. Untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam ekosistem, diperlukan kesadaran masyarakat yang tinggi, partisipasi aktif, dan penegakan hukum yang tegas. Undang-Undang Perlindungan Hewan di Indonesia, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, bertujuan melindungi kehidupan dan kesejahteraan hewan serta memberikan hak yang layak kepada mereka. Beberapa peraturan yang terkait perlindungan hewan di Indonesia meliputi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Konservasi Jenis Satwa, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Satwa Dilindungi. Peraturan daerah juga dapat memiliki peraturan tentang perlindungan hewan di tingkat lokal. Selain itu, perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang perlindungan hewan dan penegakan hukum terkait pelanggaran terhadap hewan.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信