Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia

Abstract:The Village Fund, which was legally inaugurated in 2015, is expected to provide benefits to the development and economy of the community at the village level so as to reduce inequality in the welfare of the community in villages and cities. This study uses a systematic literature review approach where data is taken from various studies related to the impact of village fund allocation, constraints and obstacles found in the implementation of village funds. The results showed that the allocation of village funds had an impact on the development and economy of the village in the 2018-2020 period, this can be seen from village development involving the community such as road construction, irrigation, bridges, markets, Polyndes, clean water connections and so on. However, the realization of the budget in the 2019 and 2020 periods is still not optimal due to various obstacles faced in management such as dynamically changing regulations, the competence of stakeholders in managing and developing programs, and corruption crimes that occur in the distribution of village funds. Keywords: Village Fund, Impact, Barriers. Abstrak:Dana Desa yang secara undang-undang diresmikan tahun 2015 diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat pada tingkat desa sehingga dapat mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat di desa dan kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dimana data diambil dari berbagai penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi atau penyaluaran dana desa, kendala yang menghambatan pada pelaksanaan alokasi dana desa. Penelitian menyatakan pengaplikasian dana desa berdampak pada pembangunan dan ekonomi desa pada periode 2018-2020, penyebab hal ini terjadi adalah terlibatnya masyarakat dalam hal kontribusi terhadap pembangunan jalan, irigasi, jembatan, pasar, Polindes, sambungan air bersih dan lain sebagainya. Akan tetapi realisasi anggaran pada periode 2019 dan 2020 masih belum optimal dikarenakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan seperti peraturan yang mengalami perubahan secara dinamis, kompetensi stakeholder dalam mengelola dan menyusun program, dan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam penyaluran dana desa.