Endy Sudeska, Nelva Siskawati, Muhammad Amin, Ilyas Ilyas
{"title":"TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR.","authors":"Endy Sudeska, Nelva Siskawati, Muhammad Amin, Ilyas Ilyas","doi":"10.47521/selodangmayang.v9i2.318","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Growth in the internet provider business has also occurred in Indragiri Hilir Regency. The installation of fiber optic cable networks often causes congestion, damage to infrastructure, and chaos. Thus, the existence of cable internet providers must be regulated by the government so as not to cause problems and to provide benefits for development. The existence of a cable Internet provider network has the potential to generate regional original revenue. Based on a technical review of regional tax regulations and regional fees for Internet providers, the potential is not that broad. Due to the replacement of Law Number 29 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it does not provide space for regional governments to add types of regional taxes and regional levies other than those stipulated by Law Inviting. The results of this study conclude that the potential for regional original income sourced from internet providers operating in Indragiri Hilir Regency is the Revenue Sharing Fund PPh 21 WPOPDN of 8.4% and advertising tax. \n \nPertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan technical review terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% dan Pajak Reklame. \n ","PeriodicalId":365669,"journal":{"name":"Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i2.318","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
互联网服务提供商业务的增长也发生在Indragiri Hilir Regency。光纤电缆网络的安装经常造成拥塞、基础设施的破坏和混乱。因此,有线互联网提供商的存在必须受到政府的监管,以免造成问题,并为发展提供利益。有线互联网提供商网络的存在有可能产生区域原始收入。根据对地区税收法规和互联网提供商地区收费的技术审查,潜力并不是那么大。2008年第29号“地方税和地方税”法被2022年第1号“中央和地方财政关系”法取代,因此,除了《邀请法》规定的地方税和地方税之外,地方政府没有增加地方税和地方税种类的空间。本研究的结果表明,来自Indragiri Hilir Regency运营的互联网提供商的潜在区域原始收入是收入分享基金PPh 21 WPOPDN的8.4%和广告税。Pertumbuhan usaha供应商互联网juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir。安装和标签光纤服务menyebabkan kemacetan, rusaknya基础设施和kesembrawutan。dunan demikian keberadaan标签提供商互联网信息传播服务提供商pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan数据传输服务提供商manfaat bagi pembangunan。Keberadaan jaringan label Provider Internet berpotentuk Pendapatan Asli Daerah。Berdasarkan技术审查认为,Regulasi pajak daerah和retriubusi daerah untuk提供商Internet memorilki可能是yang daerak的开始。2008年Dikarenakan penggantian Undang——Undang nomor 29日tahun tentang Pajak Daerah丹Retribusi Daerah menjadi Undang——Undang nomor 2022 tahun tentang Hubungan Keuangan安塔拉Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah有些memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah丹Retribusi Daerah selain杨ditetapkan Undang-Undang。Hasil dari penelitian ini menypulpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah消费者数据提供商Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% dan Pajak Reklame。
TECHNICAL REVIEW POTENSI PAJAK DAERAH PADA PROVIDER INTERNET SEBAGAI SUMBER POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI INDRAGIRI HILIR.
Growth in the internet provider business has also occurred in Indragiri Hilir Regency. The installation of fiber optic cable networks often causes congestion, damage to infrastructure, and chaos. Thus, the existence of cable internet providers must be regulated by the government so as not to cause problems and to provide benefits for development. The existence of a cable Internet provider network has the potential to generate regional original revenue. Based on a technical review of regional tax regulations and regional fees for Internet providers, the potential is not that broad. Due to the replacement of Law Number 29 of 2008 concerning Regional Taxes and Regional Levies with Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, it does not provide space for regional governments to add types of regional taxes and regional levies other than those stipulated by Law Inviting. The results of this study conclude that the potential for regional original income sourced from internet providers operating in Indragiri Hilir Regency is the Revenue Sharing Fund PPh 21 WPOPDN of 8.4% and advertising tax.
Pertumbuhan usaha provider internet juga terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. Instalasi jaringan kabel fiber optic sering menyebabkan kemacetan, rusaknya infrastruktur dan kesembrawutan. Dengan demikian keberadaan kabel provider internet harus diatur oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan manfaat bagi pembangunan. Keberadaan jaringan Kabel Provider Internet berpotensi untuk Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan technical review terhadap Regulasi pajak daerah dan retribusi daerah untuk Provider Internet memiliki potensi yang tidak begitu luas. Dikarenakan penggantian Undang – Undang nomor 29 tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Undang – Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tidak memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam menambahkan Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Provider Internet yang beroperasi di Kabupaten Indragiri Hilir adalah Dana Bagi Hasil PPh 21 WPOPDN sebesar 8,4% dan Pajak Reklame.