Transmigrasi Sebagai Upaya Pertanian

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan.  Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa penerapan asas desentralisasi dan otonomi. Sejak reformasi atau era otonomi daerah, dan penolakan transmigrasi di beberapa daerah, transmigrasi sebagai contoh yang khas dan strategi pengembangan wilayah yang original di Indonesia pada dasarnya masih merupakan program yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks pengembagan wilayah di luar Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, diperlukan reorientasi pelaksanaan program transmigrasi, yang utama terkait dengan pengembangan wilayah adalah bagaimana menempatkan pemukiman/ kawasan transmigrasi sehingga dapat benar-benar terintegrasi dengan wilayah – wilayah sekitarnya sebagaimana suatu kawasan fungsional, sehingga tidak menjadi kawasan yang bersifat ekslusif. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah merancang keterkaitan antara pemukiman/kawasan transmigrasi dengan wilayah-wilayah sekitarnya, baik keterkaitan fisik-spasial, sosial,ekonomi maupun budaya. Keterkaitan yang kuat ini diharapkan dapat mengeliminir berbagai stigma negatif dari program transmigrasi dan sekaligus akan mampu memicu pengembangan wilayah khususnya wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Untuk mendukung reorientasi pembangunan kawasan transmigrasi, sudah waktunya dikembangkan konsep dan strategi baru pengembangan kawasan transmigrasi disertai dengan indikator-indikator pengembangan yang lebih komprehensif, baik menyangkut indikator perkembangan fisik, perkembangan ekonomi, social capital dan lingkungan.  Tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program transmigrasi, yaitu: struktural, berupa lemahnya organisasi, sumber daya aparat yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi,  substansial yang berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran terbatas dan teknis operasional, yang berkaitan dengan kurang tepat pemilihan lokasi sehingga  kurang terpadu program antar sektor dan antar kegiatan pembangunan.