{"title":"Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah [The Legal Standing of Release Deed of Right For Land (SPH) as the Basis for Proof of Ownership of Land Rights]","authors":"Sanindia Septia Kisedi Putri","doi":"10.19166/nj.v2i2.5543","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"In Indonesia, many land statuses, particularly in rural areas, still lack land rights certificates.It becomes one of the factors that causes many land disputes.One of them is land that is still in the status of statement of land rights (SPH) which is considered to have a position that is as strong as evidence of certificate of land rights.The key contributing cause is that the community is still perplexed about how to obtain confirmation of ownership of land rights, as well as the conditions and processes for obtaining it. Therefore, research is needed so that the legal position of SPPHAT as the basis for proof of ownership of land rights is clearer and can be understood by the community. This research was conducted in a normative juridical manner with a legal and conceptual approach. Based on the result, it is concluded that according to land law, land status with SPPHAT evidence is state land. Therefore, efforts to process land rights applications and land registration are still needed. So that a land certificate is issued as proof of ownership of the land.Bahasa Indonesia Abstrak: Masih banyaknya status tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Menjadi salah satu faktor memunculkan banyak sengketa tanah yang terjadi. Salah satunya tanah yang masih berstatus Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPH) dianggap memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti sertipikat hak atas tanah. Faktor penyebab utamanya adalah masih terdapat kebingungan di masyarakat perihal pengaturan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan syarat-syarat serta mekanisme untuk memperolehnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian agar kedudukan hukum SPH sebagai dasar bukti kepemilikan hak atas tanah semakin jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara hukum pertanahan, status tanah dengan bukti SPPHAT merupakan tanah negara. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya proses permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Sehingga terbit sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.","PeriodicalId":212941,"journal":{"name":"Notary Journal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Notary Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.19166/nj.v2i2.5543","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
在印度尼西亚,许多土地状况,特别是在农村地区,仍然缺乏土地权利证书。它成为导致许多土地纠纷的因素之一。其中之一是仍然处于土地权利声明(SPH)状态的土地,它被认为具有与土地权利证书一样强大的地位。造成这一现象的主要原因是,该社区仍然对如何获得土地所有权确认以及获得土地所有权确认的条件和程序感到困惑。因此,需要进行研究,使SPPHAT作为土地所有权证明依据的法律地位更加明确,并为社会所理解。这项研究是以规范性的司法方式进行的,采用法律和概念方法。在此基础上得出结论:根据土地法,具有SPPHAT证据的土地状态为国有土地。因此,仍然需要努力处理土地权利申请和土地登记。因此,土地证书是土地所有权的证明。摘要:Masih banyaknya status tanah di Indonesia yang belum memoriliki sertipikat hak atas tanah khususnya di wilayah-wilayah pedesaan。门加迪,salah, sengketa, tanah, yang, terjadi。Salah satunya tanah yang masih berstatus(健康状态)Surat Pernyataan pelepasan hahaas tanah (SPH) dianggap memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti sertipikat hahaas tanah。Faktor penyebab utamanya adalah masih terdapat kebingungan di masyarakat perihal pengaturan terhadap bukti kepemilikan hakas tanah dan syarat-syarat serta mekanisme untuk memperolehnya。我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说,我是说。Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatiatian pendekatan undang-undang -undang - konseptual。我的意思是说,我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思是我的意思。Oleh karenanya, masih diperlukan upaya处理permohonan hak . tanah和pendaftaran tanah。seingga terbit sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah。
Kedudukan Hukum Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPH) sebagai Dasar Bukti Kepemilikan Hak atas Tanah [The Legal Standing of Release Deed of Right For Land (SPH) as the Basis for Proof of Ownership of Land Rights]
In Indonesia, many land statuses, particularly in rural areas, still lack land rights certificates.It becomes one of the factors that causes many land disputes.One of them is land that is still in the status of statement of land rights (SPH) which is considered to have a position that is as strong as evidence of certificate of land rights.The key contributing cause is that the community is still perplexed about how to obtain confirmation of ownership of land rights, as well as the conditions and processes for obtaining it. Therefore, research is needed so that the legal position of SPPHAT as the basis for proof of ownership of land rights is clearer and can be understood by the community. This research was conducted in a normative juridical manner with a legal and conceptual approach. Based on the result, it is concluded that according to land law, land status with SPPHAT evidence is state land. Therefore, efforts to process land rights applications and land registration are still needed. So that a land certificate is issued as proof of ownership of the land.Bahasa Indonesia Abstrak: Masih banyaknya status tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah khususnya di wilayah-wilayah pedesaan. Menjadi salah satu faktor memunculkan banyak sengketa tanah yang terjadi. Salah satunya tanah yang masih berstatus Surat Pernyataan pelepasan hak atas tanah (SPH) dianggap memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan bukti sertipikat hak atas tanah. Faktor penyebab utamanya adalah masih terdapat kebingungan di masyarakat perihal pengaturan terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah dan syarat-syarat serta mekanisme untuk memperolehnya. Oleh karena itu diperlukan penelitian agar kedudukan hukum SPH sebagai dasar bukti kepemilikan hak atas tanah semakin jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa secara hukum pertanahan, status tanah dengan bukti SPPHAT merupakan tanah negara. Oleh karenanya, masih diperlukan upaya proses permohonan hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Sehingga terbit sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan atas tanah.