Penanganan Hukum bagi Pasangan Suami Istri Katolik yang Bermasalah selama Periode Agustus-Desember 2021

Artikel ini mendeskripsikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pengabdi sebagai akademisi pada Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng sekaligus sebagai Ketua Tribunal Keuskupan Ruteng. Kegiatan PkM yang telah dijalankan adalah melakukan penanganan hukum melalui gelar perkara perkawinan pada lembaga Tribunal Keuskupan Ruteng dari 12 (dua belas) pasangan suami istri Katolik yang mengajukan gugatan terhadap perkawinan yang telah mereka lakukan. Adapun 12 perkawinan dan rumah tangga pasangan suami-istri Katolik yang menjadi klien dari PkM berakhir hancur dan gagal. Keluarga mereka menjadi broken-home, secara factual sudah bercerai/berpisah dan bahkan mereka sudah memiliki pasangan baru. Dari hasil investigasi dan penanganan kasus perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga Tribunal Keuskupan Ruteng, ditemukan bahwa perkawinan yang gagal ternyata berakar pada motivasi dasar awal dari pasangan yang menikah yang sejak semula cacat hukum. Hanya saja hal ini tidak dideteksi dengan baik sejak dini, sehingga membawa mereka pada kehidupan keluarga yang tidak harmonis dan pecah. Setelah melewati proses pendampingan terhadap keluarga bermasalah ini, ternyata penanganan pastoral tidak lagi menjanjikan pemulihan perkawinan yang sudah hancur lebur. Maka, salah satu jalan keluar yang dilakukan adalah melalui penanganan hukum. Adapun proses penanganan ini dilakukan setelah pendampingan pastoral tidak dapat menyelesaikan persoalan mereka. Metode penanganan hukum dimulai dari konsultasi, pemeriksaan adminitrasi pengajuan perkara, investigasi kasus, persidangan, pengambilan kesimpulan, pemberian keputusan dan penyampaian keputusan dan konsekuensi hukum dan pastoral lanjutan dari keputusan yang diambil. Dengan penanganan hukum ini pasangan yang bermasalah bisa terbebas dari keterikatan hukum dan masalah perkawinan mereka