PENGATURAN PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Perkembangan sistim pemerintahan daerah telah mengalami perubahan secara susbstansi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan tentang pemilihan kepala desa telah mengalami perubahan dengan mekanisme pemilihan serentak dan calon yang mendapatkan suara terbanyak berhak dilantik sebagai kepala desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengaturan dengan mekanis mpemilihan di kabupaten maluku tengah yang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri yang substansi pasal tentang pemilihan masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang sudah tidak berlaku lagi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sosio legal yang datanya diambil dari proses wawancara dan studi terhadap dokumen Peraturan Daerah serta dengan menggunakan literasi yang berhubungan dengan judul penelitian.