Ilham Nur Hanifan Maulana, S. Sukardi, Ahmad Luthfi, Durratun Nashihah, Tasya Fiane Wardah
{"title":"Pengendalian Dalam Upaya Pencegahan Stunting saat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang","authors":"Ilham Nur Hanifan Maulana, S. Sukardi, Ahmad Luthfi, Durratun Nashihah, Tasya Fiane Wardah","doi":"10.36636/jogiv.v5i1.2273","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini menjelaskan upaya pengendalian intervensi spesifik dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Malang di tengah gejolak kasus COVID-19. Saat pemerintah berupaya menekan angka prevalensi stunting, refocusing anggaran menuntut prioritas penanganan COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selaku leading sector kebijakan pencegahan stunting menemui hambatan pelaksanaan intervensi gizi spesifik secara periodik. Tenaga medis di lapangan seperti Petugas Gizi Puskesmas, Bidan Desa, dan Kader Pembangunan Manusia juga kewalahan karena dipaksa beradaptasi dengan pandemi COVID-19, tanpa melepas kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan intervensi gizi spesifik secara berkala melalui posyandu dan kunjungan rutin. Ketersediaan pelayanan kesehatan publik melalui posyandu setiap bulan tidak berjalan dengan pasti akibat dinamika tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, adanya pembatasan kunjungan pasein ke puskemas dan ketakutan masyarakat untuk melakukan konsultasi rutin mengharuskan petugas bergerak menjangkau kelompok sasaran intervensi. Sedangkan pengendalian dalam bentuk administrasi dan birokrasi dilakukan melalui komunikasi struktural rutin setiap bulan dan ketika ada temuan stunting di wilayah bagian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mengacu pada model control of health services yang digagas oleh Michael Hill untuk menganalisis bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian penulis menjelaskan perlunya serangkaian regulasi yang mendetail sebagai panduan teknis pada setiap aspek yang mebutuhkan pengendalian dalam implementasi pelayanan intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang meliputi: pengendalian biaya, pengendalian tenaga mendis, pengendalian ketersediaan pelayanan kesehatan, serta pengendalian secara administratif dan biroktatif.","PeriodicalId":386450,"journal":{"name":"Journal of Governance Innovation","volume":"115 18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-03-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Governance Innovation","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i1.2273","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Pengendalian Dalam Upaya Pencegahan Stunting saat Pandemi COVID-19 di Kabupaten Malang
Penelitian ini menjelaskan upaya pengendalian intervensi spesifik dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kabupaten Malang di tengah gejolak kasus COVID-19. Saat pemerintah berupaya menekan angka prevalensi stunting, refocusing anggaran menuntut prioritas penanganan COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Malang selaku leading sector kebijakan pencegahan stunting menemui hambatan pelaksanaan intervensi gizi spesifik secara periodik. Tenaga medis di lapangan seperti Petugas Gizi Puskesmas, Bidan Desa, dan Kader Pembangunan Manusia juga kewalahan karena dipaksa beradaptasi dengan pandemi COVID-19, tanpa melepas kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan intervensi gizi spesifik secara berkala melalui posyandu dan kunjungan rutin. Ketersediaan pelayanan kesehatan publik melalui posyandu setiap bulan tidak berjalan dengan pasti akibat dinamika tingkat penyebaran COVID-19 yang berbeda di setiap wilayah. Selain itu, adanya pembatasan kunjungan pasein ke puskemas dan ketakutan masyarakat untuk melakukan konsultasi rutin mengharuskan petugas bergerak menjangkau kelompok sasaran intervensi. Sedangkan pengendalian dalam bentuk administrasi dan birokrasi dilakukan melalui komunikasi struktural rutin setiap bulan dan ketika ada temuan stunting di wilayah bagian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penulis mengacu pada model control of health services yang digagas oleh Michael Hill untuk menganalisis bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang. Hasil penelitian penulis menjelaskan perlunya serangkaian regulasi yang mendetail sebagai panduan teknis pada setiap aspek yang mebutuhkan pengendalian dalam implementasi pelayanan intervensi gizi spesifik sebagai upaya pencegahan stunting di Kabupaten Malang meliputi: pengendalian biaya, pengendalian tenaga mendis, pengendalian ketersediaan pelayanan kesehatan, serta pengendalian secara administratif dan biroktatif.