OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN PEREMPU-AN DALAM KEPEMIMPINAN EFEKTIF

The challenge in dealing changes and demands in coming era is the rapid change of dynamic times. So that, the role of women is needed in dealing an existing problems in society, such as many social problems that occur in the society. therefore, need a leader who is reliable and resilient. Today, women's leadership is still being debated because some Muslim societies are viewed cynically, even though it has long been found that women have succeeded in being the subject of achieving leadership goals, for example in development, so the term "Women's Leadership" is no longer suitable to used, because the more suitable is "Optimizing the Empowerment of Women's Leadership". One example in the Jokowi-JK government has been to appreciated the role of women in strategic positions than the previous government. There are eight women ministers in Jokowi government, namely Rini Soemarno (Minister of State-Owned Enterprises), Siti Nurbaya (Minister of Forestry and Environment), Puan Maharani (Coordinating Minister for Human Development and Culture), Nila F Moeloek (Minister of Health), Khofifah Indar Parawansa (Minister of Social Affairs), Yohana Yembise (Minister of Women's Empowerment and Child Protection), Retno LP Marsudi (Minister of Foreign Affairs), and Susi Pudjiastuti (Minister of Maritime Affairs and Fisheries), as well as nine KPK panelists who are women. they can show achievements according to their duties and responsibilities. So far, women's efforts still face many obstacles or challenges. These obstacles or challenges start from external factors and internal factors. In addition, the role of women is needed in the family, this is an asset of the nation that makes the next generation to build a developed, fair, and prosperous country.                                                                        Tantangan dalam menghadapi perubahan dan tuntutan di era mendatang adalah perubahan jaman yang dinamis. Oleh karena itu diperlukan peran perempuan dalam menghadapi permasalahan yang ada di masyarakat, seperti berbagai permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan seorang pemimpin yang handal dan tangguh. Kepemimpinan perempuan saat ini masih diperdebatkan karena sebagian masyarakat muslim dipandang sinis, padahal sudah lama ditemukan bahwa perempuan telah berhasil menjadi subjek pencapaian tujuan kepemimpinan, misalnya dalam pembangunan, sehingga istilah "Kepemimpinan Perempuan" tidak ada. lagi cocok dipakai, karena yang lebih cocok adalah "Mengoptimalkan Pemberdayaan Kepemimpinan Wanita". Salah satu contoh dalam pemerintahan Jokowi-JK adalah mengapresiasi peran perempuan pada posisi-posisi strategis dibanding pemerintahan sebelumnya. Ada delapan menteri perempuan di pemerintahan Jokowi, yakni Rini Soemarno (Menteri Badan Usaha Milik Negara), Siti Nurbaya (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup), Puan Maharani (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). ), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), Yohana Yembise (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Retno LP Marsudi (Menteri Luar Negeri), dan Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan), serta sembilan orang Panelis KPK yang perempuan. mereka dapat menunjukkan prestasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Selama ini upaya perempuan masih menghadapi banyak kendala atau tantangan. Hambatan atau tantangan tersebut dimulai dari faktor eksternal dan faktor internal. Selain itu, peran perempuan sangat dibutuhkan dalam keluarga, hal ini merupakan aset bangsa yang menjadikan generasi penerus bangsa untuk membangun negara yang maju, adil, dan sejahtera.