IMPLIKASI TERHADAP KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (PENUNDUKAN PRAJURIT TNI PADA PERADILAN UMUM)

Kemauan politik MPR untuk menundukkan Prajurit TNI ke dalam Peradilan Umum dalam hal terjadi pelanggaran hukum pidana umum, yang dirumuskan di dalam Pasal 65 Ayat (2) pada Undangundang Nomor 4 Ta hun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia secara umum akan membawa implikasi pada sistem hukum militer dan hukum pidana militer pada khususnya, yakni pada sistem hukum acara, kewenangan peradilan militer, serta hukum pidana militer substantif, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).