Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Miskin di Indonesia

Kemiskinan menjadi masalah yang paling banyak dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia, persoalan ini yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah bagi warga negara miskin. Hak pendidikan warga negara miskin harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan dari isi konstitusi. Artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jurnal-jurnal, buku, website. Analisis data dilakukan dengan cara membaca tentang referensi yang dibutuhkan dalam menemukan data serta melakukan penyusunan kalimat. Pendidikan memiliki korelasi yang kuat dengan kemiskinan, pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapat yang permanen setiap warga negara sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Untuk memperoleh pengetahuan dan ketarampilan pada umumnya menggunakan jalur pendidikan. Pemerintah wajib mensejahterakan warga negaranya dalam dibidang pendidikan agar warga negara mampu mencari jalan keluar dari kemiskinan yang dihadapi. Selain itu, pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang memberdayakan masyarakat serta memastikan keterlakasanaan kebijakan tersebut dengan baik