Sistem Peradilan Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Diawali dengan melihat fenomena alam, yamg selalu terulang kebakaran hutan di Sumsel belum menemukan titik terang awal penyebab kebakar hutan dan dampak yang luar biasa. Pada tahun 2020 kebakaran hutan telah memberikan dampak bagi masyarakat, Sebanyak 291.807 Jiwa, terdampak penyakit ISPA, serta satu balita meninggal dunia. sebagai pondasi teoritis untuk menilai bagaimana sistem peradilan pidana korporasi berdasarkan teori Friedman dalam sistem hukum yang tergolong dalam tiga (3) konsep, kesatu (1) legal substance, kedua (2) legal structure dan ketiga (3) legal culture. Perlunya dalam pembuatan perundang-undangan ditentukan kejahatan apa yang dilakukan olah korporasi agar sistem peradilan pidana tentang korporasi bisa berjalan sesuai relnya, perlunya pemerintahan mengeluarkan kebijakan pamungkas untuk membatasi berapa persen Korporasi yang diperbolahkan beroperasi di setiap Perovinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa agar bisa mengurangi dampak bahaya di wilayah tersebut, khusus Sumatera Selatan Kebakaran hutan.