Upaya KUA Dalam Menangani Masjid Wakaf Yang Belum Bersertifikat (Studi Kasus Kecamatan Sumedang Utara)

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Mengutip dari dataindonesia.id, berdasar dari Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 277,75 juta jiwa dan pemeluk agama Islam terdapat 241,7 juta jiwa atau 87,02% dari populasi yang ada, oleh karenanya Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar pula. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam serta pemberdayaan ekonomi umat. Untuk menjaga harta wakaf dari adanya sengketa, seorang yang diberi tanggung jawab oleh orang yang berwakaf atau nazhir haruslah pandai mengelola harta wakaf  tersebut, salah satunya dengan mendaftarkan aset wakaf tersebut ke Kantor Urusan Agama setempat untuk dapat memiliki Akta Ikrar Wakaf dan juga sertifikat wakaf agar keabsahan tanah wakaf yang dikelolanya tersebut dapat terhindar dari segala bentuk ancaman sengketa di masa mendatang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor penyebab nazhir wakaf belum bersertifikat serta upaya KUA Kecamatan Sumedang Utara dalam mengatasinya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor penghambat mengapa nazhir tidak mendaftarkan sertifikat wakafnya, di antaranya kurangnya pemahaman nazhir terhadap alur administrasi wakaf, terkendala masalah ekonomi dan juga rasa saling percaya terhadap sesama sehingga menimbulkan rasa aman. Adapun kesimpulan dari upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Sumedang Utara yakni dalam menangani masjid wakaf yang belum bersertifikat terdapat dua langkah yang ditempuh KUA yakni penyuluhan dan juga program sertifikasi wakaf gratis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa setelah dilakukannya penyuluhan terhadap warga dan juga pengurus masjid terdapat perubahan sebanyak 87,3% dari data masjid yang awalnya berjumlah 79 buah menjadi 69 yang sebelumnya belum bersertifikat berubah status menjadi telah bersertifikat. Kata kunci : Wakaf, Nazhir, Kantor Urusan Agama Quoting from dataindonesia.id, based on the Ministry of Home Affairs, Indonesia's population is 277.75 million and there are 241.7 million followers of Islam or 87.02% of the population, therefore Indonesia has waqf potential is also very large. Waqf is urgently needed as a means of preaching and Islamic education as well as empowering the people's economy. To protect waqf assets from disputes, a person who is given responsibility by a waqf or nazhir person must be good at managing the waqf assets, one of which is by registering the waqf assets with the local Religious Affairs Office to be able to have a Waqf Pledge Deed and also a waqf certificate so that the validity the waqf land that it manages can avoid all forms of threats of future disputes. The purpose of this study was to find out what are the factors that cause nazhir waqf to be uncertified and the efforts of the KUA in Sumedang Utara District to overcome them. In this study the method used is descriptive qualitative research method. The research approach used in this study is empirical juridical. The findings of this study are that there are several inhibiting factors why Nazhir does not register his waqf certificate, including Nazhir's lack of understanding of the waqf administration flow, constrained by economic problems and also mutual trust in others which creates a sense of security. The conclusion from the efforts made by the KUA in Sumedang Utara District is that in dealing with uncertified waqf mosques, there were two steps taken by the KUA, namely counseling and also a free waqf certification program. From the results of the study it was found that after carrying out counseling for residents and also mosque administrators there was a change of 87.3% from the mosque's data which initially numbered 79 to 69 which previously had not been certified but changed their status to certified. Keywords: Waqf, Nazir, Office of Religious Affairs