Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pekanbaru dan Kota Dumai

This study aims to identify property transfer customs regulations and analysis of local tax revenues (especially BPHTB) in Pekanbaru City and Dumai City. This research was conducted in 2019-2020. The results of this study indicate that each study area has its own regulations regarding BPHTB and the basis for determining BPHTB tax collection is all the same, which is 5% of the value of NJOP minus NPOPTKP. In 2019 Riau Province, which received BPHTB Pekanbaru City revenue reached 144 billion rupiah or around 22.97% of the total regional tax of Rp 627 billion. The city of Dumai in 2019 received a BPHTB of Rp5.6 billion, or only about 3.98 percent of the total regional tax revenue. In the implementation of BPHTB collection, there are still many constraints. The solution that can be offered in this research is the issuance of regional regulations that accommodate all the interests of various related parties.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan bea peralihan properti dan analisis penerimaan pajak daerah (terutama pendapatan BPHTB) di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Penelitiam ini dilakukan pada tahun 2019-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap daerah kajian memiliki peraturan tersendiri mengenai pemungutan BPHTB dan dasar penetapan pemungutan pajak BPHTB semuanya sama yaitu sebesar 5% dari nilai NJOP dikurangi NPOPTKP. Pada tahun 2019 Provinsi Riau yang memperoleh penerimaan BPHTB Kota Pekanbaru mencapai 144 milyar rupiah atau sekitar 22,97% dari total pajak daerah Rp 627 milyar. Kota Dumai pada tahun 2019 memperoleh BPHTB sebesar Rp5,6 milyar atau hanya sekitar 3,98 persen dari total penerimaan pajak daerah tersebut. Dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB masih terkendala berbagai hal. Solusi yang dapat ditawarkan dalam penelitian ini adalah penerbitan peraturan daerah yang mengakomodir semua kepentingan berbagai pihak terkait.