{"title":"决定内部控制协议的数量及其对印尼地方政府财务报表质量的影响","authors":"Yoshia Christian, S. Sutaryo","doi":"10.33830/jom.v11i2.192.2015","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The purpose of this study is to analyze factors that affect the numbers of ICCC received by local government and their association with financial reporting quality in Indonesia. This research develops a statistical model to report internal control compliance comments (ICCC) issued by Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) pursuant to audit of Indonesian’s local government and has 454 selected samples to the local government for year 2011. This study uses data of local government financial statetements in the form of softcopy from Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) and other media publications. For testing the data, this study uses multiple regression to examine the factors that affect the numbers of ICCC received by local government and binary logistic regression to examine the association between ICCC and local government financial report quality in the next year.Result shows that unqualified audit opinion, government grade, and auditor education background affect the number of ICCC received by local government while local government size, intenal audit capability and auditor profesional certification do not have any effect. This research also reveals that number of ICCC received by local government is negatively associated with the financial reporting quality in the next period. It indicates that the local government has not been able to implement the auditor recommendations well. \n \nTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penelitian mengembangkan suatu model statistik untuk melaporkan komentar dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan (ICCC) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan 454 sampel pemerintah daerah tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan binary logistic regression untuk menguji pengaruh antara jumlah ICCC dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian, peringkat kinerja pemerintah daerah, dan latarbelakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah sementara ukuran pemerintah daerah, kapabilitas APIP dan sertifikasi profesi auditor tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi auditor dengan baik.","PeriodicalId":293886,"journal":{"name":"Jurnal Organisasi dan Manajemen","volume":"248 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2015-03-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PENENTU JUMLAH INTERNAL CONTROL COMPLIANCE COMMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA\",\"authors\":\"Yoshia Christian, S. Sutaryo\",\"doi\":\"10.33830/jom.v11i2.192.2015\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"The purpose of this study is to analyze factors that affect the numbers of ICCC received by local government and their association with financial reporting quality in Indonesia. This research develops a statistical model to report internal control compliance comments (ICCC) issued by Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) pursuant to audit of Indonesian’s local government and has 454 selected samples to the local government for year 2011. This study uses data of local government financial statetements in the form of softcopy from Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) and other media publications. For testing the data, this study uses multiple regression to examine the factors that affect the numbers of ICCC received by local government and binary logistic regression to examine the association between ICCC and local government financial report quality in the next year.Result shows that unqualified audit opinion, government grade, and auditor education background affect the number of ICCC received by local government while local government size, intenal audit capability and auditor profesional certification do not have any effect. This research also reveals that number of ICCC received by local government is negatively associated with the financial reporting quality in the next period. It indicates that the local government has not been able to implement the auditor recommendations well. \\n \\nTujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penelitian mengembangkan suatu model statistik untuk melaporkan komentar dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan (ICCC) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan 454 sampel pemerintah daerah tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan binary logistic regression untuk menguji pengaruh antara jumlah ICCC dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian, peringkat kinerja pemerintah daerah, dan latarbelakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah sementara ukuran pemerintah daerah, kapabilitas APIP dan sertifikasi profesi auditor tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi auditor dengan baik.\",\"PeriodicalId\":293886,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Organisasi dan Manajemen\",\"volume\":\"248 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2015-03-10\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Organisasi dan Manajemen\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.33830/jom.v11i2.192.2015\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Organisasi dan Manajemen","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33830/jom.v11i2.192.2015","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
本研究的目的是分析影响印尼地方政府收到的ICCC数量及其与财务报告质量的关系的因素。本研究开发了一个统计模型来报告印尼共和国最高审计委员会(bpkri)根据对印尼地方政府的审计而发布的内部控制合规意见(ICCC),并选择了454个样本到2011年的地方政府。本研究使用印尼共和国最高审计委员会(BPK-RI)和其他媒体出版物的软拷贝形式的地方政府财务报表数据。为了对数据进行检验,本研究采用多元回归检验影响地方政府收到的ICCC数量的因素,采用二元logistic回归检验ICCC与下一年地方政府财务报告质量的关系。结果表明,不合格审计意见、政府级别、审核员学历对地方政府收到的ICCC数量有影响,而地方政府规模、内部审计能力和审核员职业认证对地方政府收到的ICCC数量没有影响。本研究还发现,地方政府收到的ICCC数量与下一期财务报告质量呈负相关。这表明当地政府未能很好地执行审计员的建议。Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji要素-要素yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima peremintah daerah danpengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di印度尼西亚。Penelitian mengembangkan suatu模型统计,untuk melaporkan评论,dalam系统pengendalian内部数据分析(ICCC) yang dikeluarkan oleh Badan pemerikksa keangan republic Indonesia (BPK-RI) berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia (BPK-RI) 454样本pemerintah daerah tahun 2011。Penelitian ini menggunakan数据软拷贝laporan keuangan perperintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publiclikasi lainya。Penelitian ini menggunakan analysis回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析,回归分析Hasil penelitian menunjukkan bahwa opitini wajar tanilki pengarian, peringkat kinerja permeritki daerah, danlatarbelakang pendidikan审计师berpengarah terhadap jumlah ICCC yang diterima permeritech daerah sementara ukuran permeritech daerah, kapabilitas APIP dansertifikasi审计师tidak memiliki pengaruh。Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengarah negative - hadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya。哈尔ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi审计师dengan baik。
PENENTU JUMLAH INTERNAL CONTROL COMPLIANCE COMMENT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
The purpose of this study is to analyze factors that affect the numbers of ICCC received by local government and their association with financial reporting quality in Indonesia. This research develops a statistical model to report internal control compliance comments (ICCC) issued by Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) pursuant to audit of Indonesian’s local government and has 454 selected samples to the local government for year 2011. This study uses data of local government financial statetements in the form of softcopy from Republic Indonesia Supreme Audit Board (BPK-RI) and other media publications. For testing the data, this study uses multiple regression to examine the factors that affect the numbers of ICCC received by local government and binary logistic regression to examine the association between ICCC and local government financial report quality in the next year.Result shows that unqualified audit opinion, government grade, and auditor education background affect the number of ICCC received by local government while local government size, intenal audit capability and auditor profesional certification do not have any effect. This research also reveals that number of ICCC received by local government is negatively associated with the financial reporting quality in the next period. It indicates that the local government has not been able to implement the auditor recommendations well.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan di Indonesia. Penelitian mengembangkan suatu model statistik untuk melaporkan komentar dalam sistem pengendalian internal dan kepatuhan (ICCC) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan audit pemerintah daerah di Indonesia dan menggunakan 454 sampel pemerintah daerah tahun 2011. Penelitian ini menggunakan data softcopy laporan keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dari BPK dan media publikasi lainnya. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah dan binary logistic regression untuk menguji pengaruh antara jumlah ICCC dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian, peringkat kinerja pemerintah daerah, dan latarbelakang pendidikan auditor berpengaruh terhadap jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah sementara ukuran pemerintah daerah, kapabilitas APIP dan sertifikasi profesi auditor tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa jumlah ICCC yang diterima pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah satu tahun setelahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan rekomendasi auditor dengan baik.