ANALISIS ATURAN KEGIATAN PERDAGANGAN E-COMMERCE DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

AbstractThe existence of online transactions, even though it provides convenience, certainly does not rule out the possibility of risks that must be faced by its consumers. The trend of online shopping in e-commerce has grown quite rapidly, and Shoppe has become one of the choices for consumers for buying and selling transactions online. On that basis, it is essential to analyze the government regulations and policies issued by e-commerce, in this case, e-commerce Shopee, regarding consumer protection. This study uses an empirical juridical method. Source of data obtained from primary data and secondary data. The data collection method is through interviews with Shopee users, and secondary data is obtained through related literature, including laws, books, scientific journals, and sources related to government regulations and Shopee e-commerce. The results show that consumer protection in online transactions mainly refers to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UU Perlindungan Konsumen/UUPK), even though there have been regulations from the government regarding online transactions. E-commerce Shopee also provides consumer protection regulations in the form of policies, one of which isa policy on returning goods and funds, which is one of the risks that consumers are vulnerable to when conducting online buying and selling transactions. Therefore, between government regulations and e-commerce policy regulations, there must be a connection so that there are no multiple interpretations from consumers. Until now, e-commerce policies have complied with UUPK, but they have not been able to fully become a solid support for consumer protection, especially in online transactions.AbstrakAdanya transaksi secara online meskipun memberikan kemudahan tentu tidak menutupk emungkinan adanya risiko yang harus dihadapi para konsumennya. Tren berbelanja online padae -commerce cukup berkembang pesat hingga saat ini dan e-commerce Shopee menjadi salah satu pilihan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli online. Atas dasar tersebut makap enting untuk dikaji bagaimana ketentuan dalam regulasi pemerintah dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak e-commerce, dalam hal ini Shopee, terkait perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dengan pengguna Shopee, dan data sekunder didapatkan melalui literatur terkait diantaranya undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan sumber terkait regulasi pemerintah dan e-commerce Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi secara online sebagian besar masih merujuk pada Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) meskipun telah ada regulasi dari pemerintah terkait transaksi yang dilakukan secara online. Pihak e-commerce Shopee juga memberikan aturan perlindungan konsumen dalam bentuk kebijakan tentang pengembalian barang dan dana, yang mana hal tersebut menjadi suatu mitigasi risiko yang rentan dihadapi oleh para konsumen dalam menikmati transaksi jual beli online. Maka dari itu, perlu adanya kesesuaian antara regulasi pemerintah dengan regulasi kebijakan pihak e-commerce agar tidak adanya multitafsir dari para konsumen. Sampai saat ini kebijakan e-commerce telah sesuai dengan UUPK meskipun belum dapat sepenuhnya menjadi pondasi yang kokoh dalam perlindungan konsumen, terutama pada transaksi online.