Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Bungo Tanjuang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Abstract. This research is based on the traditional Minangkabau rules that prohibit tribal marriage. There is no law or verse of the Qur'an that prohibits same marriage. While in minangkabau custom, especially Nagari Bungo Tanjuang upholds falsafat "Adat basandi syara' syara ' basandi kitabullah". Therefore the ban on tribal marriage is contrary to the Marriage Act and Islamic Law. From the results of the discussion contained in this thesis, it can be concluded that 1) The practice of prohibition of tribal marriage in Nagari Bungo Tanjuang only refers to customary rules but does not cause the annulment of marriage or invalid marriage. 2) Review of Law No. 1 of 1974 on Marriage against the prohibition of one-tribe marriage is not in accordance with the rules in article 8 of the Marriage Act which only prohibits marriage because of the existence of relationships, marital relationships and relationships. Abstrak. Penelitian ini berdasarkan kepada aturan adat Minangkabau yang melarang perkawinan sesuku. Padahal tidak ditemukan satupun peraturan perundang-undangan maupun ayat al-quran yang melarang perkawinan sesuku. Sedangkan dalam adat Minangkabau khususnya Nagari Bungo Tanjuang menjunjung tinggi falsafat “Adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah”. Oleh karena itu larangan kawin sesuku bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Dari hasil pembahasan yang tertuang dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa 1) Praktik larangan perkawinan sesuku di Nagari Bungo Tanjuang hanya mengacu kepada aturan adat saja namun tidak menyebabkan batalnya perkawinan atau tidak sahnya perkawinan. 2) Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap larangan perkawinan satu suku tidak sesuai dengan aturan pada pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang hanya melarang menikah karna adanya hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan sepersusuan.