Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah

 This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in district/city governments in Indonesia by estimating a map and testing whether the degree of fiscal decentralization of the city government is higher than the district government, as well as to identify the factors that influence it before the 20 years of the implementation of regional autonomy. The data used is secondary data with a cross-section structure in the form of the Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) on audited Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) for the 2019 fiscal year from 81 district governments and 19 city governments as samples published by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) of the Republic of Indonesia. To estimate the degree of fiscal decentralization map used proportion and average estimation techniques, while to distinguish the degree of fiscal decentralization of districts and cities used Two Independent Sample t-Test. Multiple linear regression analysis is used to identify the factors that are thought to have an effect on the degree of fiscal decentralization. With a significance level  = 5%, the results of the study show that among 508 regencies/cities spread across 33 provinces (except DKI Jakarta) it is estimated that only around 32 to 90 regions are included in the autonomous category, while the average degree of fiscal decentralization for all districts/cities city is estimated at 10.33% to 13.31%. Another finding of this study is that there is significant support for the assumption that the degree of fiscal decentralization of cities is higher than districts. Furthermore, it was also found that the regional characteristics partially represented by the contribution of the industrial sector to the Gross Regional Domestic Product (GRDP), total assets, dependency level, local government status and the results of audit opinions had a significant effect on the degree of fiscal decentralization. Together, these factors have a significant effect.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia dengan mengestimasi peta dan menguji apakah derajat desentralisasi fiskal pemerintah kota lebih tinggi jika dibandingkan dengan derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya menjelang 20 tahun diberlakukannya otonomi daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder berstruktur silang tempat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) audited Tahun Anggaran 2019 dari 81 pemerintah kabupaten dan 19 pemerintah kota sebagai sampel yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Untuk mengestimasi peta derajat desentralisasi fiskal digunakan teknik penaksiran proporsi dan penaksiran rata-rata sedangkan untuk membedakan derajat desentralisasi fiskal kabupaten dan kota digunakan Two Independent Sample t-Test. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap derajat desentralisasi fiskal. Dengan tingkat signifikansi  = 5% hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara 508 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi (kecuali DKI Jakarta) diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom sedangkan rata-rata derajat desentralisasi fiskal seluruh kabupaten/kota diperkirakan sebesar 10,33% sampai dengan 13,31%. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi dibanding kabupaten. Selanjutnya ditemukan pula bahwa pada tingkat signifikansi  = 5% karakteristik daerah yang diwakili oleh kontribusi sektor industri pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), total aset, tingkat ketergantungan, status pemerintah daerah dan hasil opini audit berpengaruh signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal baik secara parsial maupun secara bersama-sama.