在没有适当特权传送具有尊严的电子信息和文件的情况下对肇事者实施刑事制裁

Jurnal Gagasan Hukum Pub Date : 2021-12-29 DOI:10.31849/jgh.v3i02.8906

Ketut Siregig, Suta Ramadhan, Muhammad Yusril Nasawijaya

{"title":"在没有适当特权传送具有尊严的电子信息和文件的情况下对肇事者实施刑事制裁","authors":"Ketut Siregig, Suta Ramadhan, Muhammad Yusril Nasawijaya","doi":"10.31849/jgh.v3i02.8906","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi \nThe development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology","PeriodicalId":198081,"journal":{"name":"Jurnal Gagasan Hukum","volume":"296 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG KESUSILAAN\",\"authors\":\"Ketut Siregig, Suta Ramadhan, Muhammad Yusril Nasawijaya\",\"doi\":\"10.31849/jgh.v3i02.8906\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi \\nThe development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology\",\"PeriodicalId\":198081,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Gagasan Hukum\",\"volume\":\"296 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-12-29\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Gagasan Hukum\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8906\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Gagasan Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8906","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

目前的技术发展使人类迫切需要各种各样的技术服务，特别是在电信领域，使个人更容易传送。然而，经常提到的技术在日常生活中被滥用，导致了复杂的问题。研究目的是分析肇事者在没有权利传送电子文件信息的情况下的原因因素，并分析法官对实施刑事制裁的法律判断。采用的研究方法是规范研究。按照现有法律，犯下传统罪行的人会做出未经管制或难以澄清的行为。政府在2008年发布和执行了关于这个技术的第11条，然后根据2016年第19条修改了2008年第11条。出版法案还不错指出,印尼国家不想错过中信息技术的迅猛发展,特别是防止滥用信息技术利用《今日development of technology)敢死队humans to真的需要所有kinds of technology services,尤其是in The field of telecommunications让它容易为大家to communicate)。但是，这种技术每天都有问题。这项研究的目的是分析导致传送电子文件文件的因素，并分析法官对申请犯罪援助的法律考虑。已用的研究方法是常识。犯罪行为委员会的肇事者，他们既没有受到监管，也没有困难，就像罪犯要求执行立法一样。政府发行并强制执行法律印尼国家不希望留在信息技术发展中，特别是在使用信息技术的过程中

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI DAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGANDUNG KESUSILAAN

Perkembangan teknonologi saat ini menyebabkan manusia sangat membutuhkan segala jenis pelayanan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi untuk mempermudah setiap orang untuk bertelekomunikasi. Namun sering kali teknologi teersebut disalahgunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menimbulkan persoalan yang rumit. Tujuan penelitian untuk menganalisis faktor penyebab pelaku tanpa hak mentransmisikan informasi dokumen elektronik dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim dalam menerapkan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pelaku kejahatan tindak pidana konvensional dengan melakukan perbuatan yang belum diatur atau sulit untuk diklarifikasi sebagai tindak pidana menurut perundang-undangan yang ada. Pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Diterbitkannya UU ITE menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi informasi khususnya dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi The development of technology today causes humans to really need all kinds of technology services, especially in the field of telecommunications to make it easier for everyone to communicate. However, this technology is often misused in everyday life, causing complicated problems. The purpose of this study is to analyze the factors that cause perpetrators without the right to transmit electronic document information and analyze the judge's legal considerations in applying criminal sanctions. The research method used is normative research. Perpetrators of conventional criminal acts by committing acts that have not been regulated or difficult to be clarified as criminal acts according to existing legislation. The government issued and enforced Law Number 11 of 2008 concerning ITE and later amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The issuance of the ITE Law shows that the Indonesian nation does not want to be left behind in the development of information technology, especially in prevent misuse of the use of information technology

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Jurnal Gagasan Hukum

自引率

0.00%

发文量