{"title":"PERSOALAN AKTUALISASI GOOD GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF PENYELENGGARAAN KEKUASAAN NEGARA","authors":"Kardenal Kardenal","doi":"10.55745/jpstipan.v6i11.106","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penyelenggaraan sistem pemerintahan dan melahirkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan masyarakat di Indonesia adalah good goverance issues. Issu ini menjadi sangat menarik karena aktualisasinya sarat dengan tuntutan dan tantangan yang tidak mudah direalisasikan, terutama bagi para pejabat atau birokrat yang terlanjur hidup dengan gaya penguasa dalam budaya organisasi yang sarat dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. \nDalam jurnal ini menelusuri penvelenggaraan sistem pemerintahan denganmembuka tabir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan kekuasaan Negara. \nFenomena perilaku kekuasaan yang demikian itu merupakan cermin terjadinya good govemance vs budaya organisasi pemerintahan yang koruptif serta good govemance vs gaya kepemimpinan birokrasi yang arogan. Artinya, issu yang teramat factual untuk didiskusikan adalah bagaimana mengubah budaya organisasi pemerintahan yang koruptif dan gaya kepemimpinan birokrasi yang arogan menjadi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang mencerminkan prinsip-prinsip good govemance. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa dibalik fakta masalah budaya organisasi pemerintahan yang koruptif dan gaya kepemimpinan yang birokrasi yang arogan terungkap suatu meta masalah yang menuiukkan bahwa secara mental dan cultural para peiabat public di Indonesia Masih belum siap menerima perubahan-perubahan yang semakin menuntut betapa pentingnya moralitas pejabat public. Karena itu, filosofi masalah yang harus disikapi, diatasi dan diantisipasi melalui pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi adalah mengubah mentalitas para pejabat public yang arogan dan koruptif agar menjadi figur-figur yang amanah dan sekaligus mengubah pula nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan yang koruptif menjadi budaya organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip good govemance.","PeriodicalId":30822,"journal":{"name":"Jurnal Studi Pemerintahan","volume":"125 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Studi Pemerintahan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.55745/jpstipan.v6i11.106","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penyelenggaraan sistem pemerintahan dan melahirkan sejumlah perubahan yang cukup signifikan bagi perkembangan masyarakat di Indonesia adalah good goverance issues. Issu ini menjadi sangat menarik karena aktualisasinya sarat dengan tuntutan dan tantangan yang tidak mudah direalisasikan, terutama bagi para pejabat atau birokrat yang terlanjur hidup dengan gaya penguasa dalam budaya organisasi yang sarat dengan praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Dalam jurnal ini menelusuri penvelenggaraan sistem pemerintahan denganmembuka tabir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan kekuasaan Negara.
Fenomena perilaku kekuasaan yang demikian itu merupakan cermin terjadinya good govemance vs budaya organisasi pemerintahan yang koruptif serta good govemance vs gaya kepemimpinan birokrasi yang arogan. Artinya, issu yang teramat factual untuk didiskusikan adalah bagaimana mengubah budaya organisasi pemerintahan yang koruptif dan gaya kepemimpinan birokrasi yang arogan menjadi budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang mencerminkan prinsip-prinsip good govemance. Dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa dibalik fakta masalah budaya organisasi pemerintahan yang koruptif dan gaya kepemimpinan yang birokrasi yang arogan terungkap suatu meta masalah yang menuiukkan bahwa secara mental dan cultural para peiabat public di Indonesia Masih belum siap menerima perubahan-perubahan yang semakin menuntut betapa pentingnya moralitas pejabat public. Karena itu, filosofi masalah yang harus disikapi, diatasi dan diantisipasi melalui pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi adalah mengubah mentalitas para pejabat public yang arogan dan koruptif agar menjadi figur-figur yang amanah dan sekaligus mengubah pula nilai-nilai budaya organisasi pemerintahan yang koruptif menjadi budaya organisasi yang mencerminkan prinsip-prinsip good govemance.