TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN

Abstract

The Idea of the needs for legal review of the type of Indonesian state law in order to be able to answer legal problems in the community with a sense of justice from the perspective of Nonet and Selznick's thinking. Contradictory issues at the level of legal concepts in the perspective of the development of life in Indonesian society continue to roll, some problems are found, including: 1) the implementation of law as an order system in Indonesia contradicts the implementation of the law as a disorder system; 2). The analysis between the enactment of law and social change is contradictory to the theoretical review of the development of legal orientation as a tool for social change; 3). The concept of law enforcement and social change in achieving development is contradictory to the concept of implementing legal functions as a social controller in law enforcement; and 4) Between state equipment and law enforcement in the mechanism of the criminal law system, for example, contradictions occur with the urgency of the position of advocates as a means of law enforcement in the mechanism of the criminal law system. So that the problem in this study is the development of types of legal order in Indonesia from the time of independence until now in the perspective of Nonet and Selznick's thinking and type of legal order from the perspective of Nonet Selznick's thinking that is appropriate to be applied in Indonesia that can provide a sense of justice the ideals of the Indonesian law. Kata Kunci: Tatanan Hukum, Hukum yang Berkeadilan, Nonet-Selznick. Hukum dan masyarakat bangsa merupakan dua hal yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain. Akibatnya setiap pemikiran dan perkembangan terhadap hukum dari suatu masyarakat bangsa akan senantiasa mencerminkan sejarah pembentukan dan perkembangan masyarakat bangsa tersebut dalam suatu sistem. Dari perkembangan sistem hukum suatu masyarakat bangsa dapat ditangkap suasana intelektual, sosial, ekonomi dan politik bangsa pada masa yang berbeda-beda serta gagasan ideologi ke depan. Hal ini terus berlangsung tak kunjung putus sehingga merupakan bagian dari tradisi tertentu. Dengan kata lain hukum selalu memiliki hubungan yang erat dengan gagasan, maksud dan tujuan masyarakat dimana diterapkan. Sebagaimana Marcus Tulus Cicero dalam dua karyanya De Republica (tentang politik) dan De Legibus (tentang hukum) mengatakan ”Ubi societis ibi ius”, yang artinya dimana ada masyarakat maka disana pula harus ada hukum (Kebung, 2008: 27). Meskipun hubungan antara hukum dan masyarakat sudah sangat jelas, akan tetapi dalam menganalisis fenomena hukum dan masyarakat masih terdapat berbagai pandangan. Misalnya, Roscoe Pound yang menganggap hukum sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering). Dalam hal ini hukum sama halnya dengan mesin pengontrol masyarakat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, Email: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id. NURANI, VOL. 19, NO. 1, JUNI 2019: 103 118 104 dapat menciptakan aturan sosial yang sangat canggih dan memberikan tekanan pada individu untuk tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan postulat tatanan sosial yang ada. Prinsip ini diterapkan secara konsisten oleh negara bangsa modern dalam usaha menciptakan hukum nasional dan membentuk masyarakatnya (Pound, 1994: 12). Pemikiran terhadap hukum terus berkembang yang mana menjadikan hukum tidak lagi untuk memberikan penekanan terlalu besar pada instrumen rekayasa sosial melainkan berganti pada perspektif lain yakni melihat hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang memiliki interaksi setara. Pemikiran dimaksud diantaranya berasal dari kelompok Critical Legal Studies yang muncul sekitar tahun 1970-an di Amerika. Tokoh dari kelompok Critical Legal Studies adalah para sarjana hukum sebagian besar dari para praktisi yang terinspirasi oleh gerakan pemikiran kontinental (continental social theory) tahun 1960-an. Yang kemudian para sarjana hukum tersebut bergabung membentuk gerakan yang disebut ”Gerakan Studi Hukum Kritis” (GSHK). Gerakan Studi Hukum Kritis meskipun hanya sebuah fenomena Amerika, akan tetapi telah mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah built-in dalam teori dan praktik hukum yang ada, yang cenderung sudah diterima apa adanya (taken for granted) di Amerika. Adapun hukum yang ada di Amerika pada saat itu dalam teori dan praktiknya tidak lain adalah norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Penganut aliran tersebut percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya power relationships dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (support) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran tersebut menjadikan masyarakat yang kaya dan kuat akan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kedudukannya. Dengan kata lain hukum hanya dipergunakan sebagai a collection of beliefs ((Sameko, 2003: 65). Sementara pemikiran dari kelompok Critical Legal Studies (CLS) memandang hukum mempunyai wilayah yang terbuka, menjadi domain bagi telaah disiplin lain dan hukum menjadi boleh tidak netral dan tidak obyektif. Bukankah dalam realitanya hukum merupakan konstruksi manusia, baik itu konstruksi politik, ekonomi ataupun kultural. Wacana tersebut mempertegas bahwa dalam dimensi baru hukum tidak lagi dianggap sebagai variabel independen yang terlepas dari elemen lain, akan tetapi sama-sama sebagai variabel dependen, sebagaimana halnya norma-norma sosial dan identitas budaya lainnya. Hubungan antara hukum dan masyarakat lebih sering dianggap berada dalam hubungan yang saling membentuk antara hukum negara dan tatanan normatif lainnya. (Lukito, 2008: 2). Dari sudut pandang ini hukum bukan hanya sebuah faktor pembentuk dalam masyarakat, tetapi juga sebagai faktor yang dibentuk, sehingga kajian tentang hukum tidaklah harus mencurahkan perhatian pada bagaimana para pembuat hukum berpikir tentang hukum itu akan tetapi juga bagaimana orang lain di dalam masyarakat yang mengalaminya. Sementara tipe hukum yang dijalankan sekarang, sebagaimana yang terdapat di negara-negara dunia cenderung untuk disebut sebagai hukum modern dengan ciri-ciri: pertama; berbentuk TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANA HUKUM ..., RINA NATASARI 105 hukum tertulis; kedua; hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara; dan ketiga; hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk membuat keputusan-keputusan politik. (Rahardjo, 2013: 213) Ciri dan tipe hukum di atas cocok dengan tipe hukum yang ada di Indonesia sekarang ini, yang mana hukumnya cenderung berbentuk tertulis, berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia dan hukum dipakai secara sadar untuk membuat keputusan-keputusan politik yang sangat erat hubungannya dengan political wiil/ pemegang kekuasaan. Keberlakuan tipe hukum di Indonesia sekarang ini dalam kenyataannya masih banyak meninggalkan persoalan-persoalan hukum di masyarakat yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas serta memberikan rasa keadilan. Sebagai contoh, terhadap permasalahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang senyatanya telah ada hukum tertulis yang mengaturnya yakni UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun dalam kenyataannya belum dapat memberikan rasa keadilan bagi korban KDRT ketika Undang-Undang tersebut ditegakkan. Korban (pada umumnya perempuan) ketika suaminya sebagai pelaku KDRT mendapat putusan Hakim harus menjalani hukuman mendekam di penjara, maka korban tersebut dan anak-anak korban akan menemui permasalahan baru yakni pembiayaan nafkah hidup yang sebelumnya ditanggung oleh suami. Permasalahan lain misalnya, terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah ada hukum tertulis yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan TPPO dan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, senyatanya hingga saat ini penyelesaian terhadap kasus atau permasalahan TTPO belum dapat diselesaikan secara tuntas. Ironisnya angka kejahatan TPPO masih tetap ada dan cenderung meningkat di beberapa tempat di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor diantaranya, masih lemahnya penegakan hukum serta kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap permasalahan TPPO. (Rina, 2018: 58). Persoalan kontradiktif pada tataran konsep hukum dalam perspektif perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia terus bergulir, beberapa persoalan ditemukan, diantaranya: pertama; antara implementasi hukum sebagai tatanan sistem keteraturan (order) di Indonesia kontradiktif dengan implementasi hukum sebagai tatanan sistem ketidakteraturan (disorder); kedua; analisa antara berlakunya hukum dan perubahan sosial kontradiktif dengan tinjauan teoritis terhadap perkembangan orientasi hukum sebagai alat perubahan sosial; ketiga; antara konsep penegakan hukum dan perubahan sosial masyarakat dalam pencapaian pembangunan terjadi kontradiktif dengan konsep pelaksanaan fungsi hukum sebagai pengendali sosial dalam penegakan hukum; dan keempat; antara alat perlengkapan negara terhadap penegakan hukum dalam mekanisme sistem hukum pidana misalnya, kontradiktif terjadi dengan urgensi kedudukan advokat sebagai alat penegakan hukum dalam mekanisme sistem hukum pidana. (Sanusi, 2017: 1-16). Sehubungan dengan uraian di atas, maka salah satu wilayah hukum NURANI, VOL. 19, NO. 1, JUNI 2019: 103 118 106 yang menarik untuk diteliti adalah mengenai hubungan yang saling membentuk antara hukum dengan norma sosial yang berproses di masyarakat, yang mana pada akhirnya diharapkan akan membentuk tipe hukum yang terspesialisasi berkesesuaian dengan keinginan masyarakatnya. Dalam hal ini Nonet dan