MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS “MULTICULTURAL COMPETENCES”: SOLUSI ALTERNATIF KONTESTASI PRIBUMI DAN SALAFI DI LOMBOK

Abstract

The relationship between salafism and indigeneous moslem at Lombok caused several contestations and needed to be studied deeply. In this study, salafism and indigeneous moslem will be classified into rural and urban. This classification based on their unique relations: (1) salafism gets high resistence from rural indigenous moslems, (2) meanwhile, salafism receives tolerance from urban indigenous moslem. This study uses qualitative approach with interpretive paradigm to answer causes of rural indigeneous moslems resistences toward rural salafism, causes of urban indigeneous moslems tolerance toward urban salafism and how to formulate conflict management based on multicultural competences. This study shows that different responses of indigenous moslems toward salafism aren’t only caused by the contestations of Ahlu-al sunnah but also many other elements. Then, multicultural competences needed to be developed by religious elite as an alternative to manage conflict in plural society for the sake of peace built on reciprocal multicultural values. Relasi antara antara salafi dan pribumi di Lombok telah melahirkan berbagai kontestasi yang perlu diulas secara mendalam. Dalam kajian ini, salafi dan pribumi diklasifikasi menjadi dua yaitu salafi desa dan kota serta pribumi desa dan kota. Klasifikasi ini didasarkan pada keunikan relasinya: (1) salafi desa mendapat resistensi tinggi dari muslim pribumi desa, (2) salafi kota mendapatkan toleransi dari pribumi kota. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif untuk menjawab penyebab resistensi pribumi desa terhadap salafi desa, penyebab toleransi pribumi kota terhadap salafi kota serta bagaimana rumusan model manajemen konflik berbasis kompetensi multikultural. Kajian ini menunjukkan bahwa perbedaan respon pribumi terhadap salafi tidak hanya disebabkan oleh kontestasi ahlu al-sunnah tetapi juga banyak unsur-unsur yang lain. Selanjutnya, multicultural competence perlu dikembangkan oleh elit agama sebagai alternatif manajemen konflik dalam realitas sosial yang plural demi kerukunan yang dibangun oleh nilai-nilai resiprokal-multikultural.