{"title":"Redefinisi Frasa Kepentingan Umum Atas Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat Berdasar-kan Pendekatan Konsep Welfare State","authors":"Jerry Watumlawar, Heru Saputra Lumban Gaol","doi":"10.30996/dih.v19i1.6629","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Abstract \nIndonesia as a developing country requires maximum infrastructure development for the public interest or in other words for the realization of people's welfare. Indigenous peoples' land which is used as the object of infrastructure development without prior approval can result in violation of the rights of indigenous peoples. By using a normative juridical method, this research focuses on reviewing the approval of indigenous peoples whose land is the object of infrastructure development in the public interest. This then becomes important because to what extent is the definition of public interest formulated in the phrase the interests of the State and common interests often lead to prolonged conflicts. The redefinition of public interest by using the concept of the welfare state approach is then deemed relevant for the creation of a responsive land law politics. \nKeywords: culture; development infrastructure; public interest \nAbstrak \nIndonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan infrastruktur yang maksimal demi kepentingan umum atau dengan kata lain demi mewujudkan kesejaheraan rakyat. Tanah masyarakat adat yang dijadikan objek pembangunan infrastruktur tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat menimbulkan pencideraan hak masyarakat adat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneltian ini fokus mengkaji terkait persetujuan dari masyarakat hukum adat yang tanahnya dijadikan objek dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum. Hal ini kemudian menjadi penting karena sejauh apa definisi kepentingan umum yang dirumuskan dalam frasa kepentingan Negara dan kepentingan bersama itu sering kali meimbulkan konflik berkepanjangan. Redefinisi kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan konsep welfare state kemudian dianggap relevan untuk tercipata politik hukum pertanahan yang responsif. \nKata kunci: kepentingan umum; masyarakat adat; pembangunan infrastruktur","PeriodicalId":52801,"journal":{"name":"DiH","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-02-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"DiH","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.6629","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Abstract
Indonesia as a developing country requires maximum infrastructure development for the public interest or in other words for the realization of people's welfare. Indigenous peoples' land which is used as the object of infrastructure development without prior approval can result in violation of the rights of indigenous peoples. By using a normative juridical method, this research focuses on reviewing the approval of indigenous peoples whose land is the object of infrastructure development in the public interest. This then becomes important because to what extent is the definition of public interest formulated in the phrase the interests of the State and common interests often lead to prolonged conflicts. The redefinition of public interest by using the concept of the welfare state approach is then deemed relevant for the creation of a responsive land law politics.
Keywords: culture; development infrastructure; public interest
Abstrak
Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan infrastruktur yang maksimal demi kepentingan umum atau dengan kata lain demi mewujudkan kesejaheraan rakyat. Tanah masyarakat adat yang dijadikan objek pembangunan infrastruktur tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat menimbulkan pencideraan hak masyarakat adat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, peneltian ini fokus mengkaji terkait persetujuan dari masyarakat hukum adat yang tanahnya dijadikan objek dalam pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum. Hal ini kemudian menjadi penting karena sejauh apa definisi kepentingan umum yang dirumuskan dalam frasa kepentingan Negara dan kepentingan bersama itu sering kali meimbulkan konflik berkepanjangan. Redefinisi kepentingan umum dengan menggunakan pendekatan konsep welfare state kemudian dianggap relevan untuk tercipata politik hukum pertanahan yang responsif.
Kata kunci: kepentingan umum; masyarakat adat; pembangunan infrastruktur
印度尼西亚作为一个发展中国家,为了公共利益,或者说为了实现人民的福利,需要最大限度地发展基础设施。未经事先批准将土著人民的土地用作基础设施发展的对象,可能导致侵犯土著人民的权利。本研究采用规范的司法方法,重点审查原住民的批准,他们的土地是公共利益基础设施发展的对象。这就变得很重要,因为公共利益的定义在多大程度上是在国家利益和共同利益这一短语中形成的,往往导致长期的冲突。通过使用福利国家方法的概念来重新定义公共利益,然后被认为与创建响应性土地法政治相关。关键词:文化;发展基础设施;公共利益摘要印度尼西亚sebagai negara berkembang memerlukan pembangunan基础设施yang maksimal demi kepentingan umum atau dengan kata lain demi mewujudkan kesejaheraan rakyat。Tanah masyarakat adat yang dijadikan objek pembangunan基础设施,tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dapat menimbulkan penderaan hak masyarakat adat。登安蒙古纳坎的方法是标准化的,peneltian ini fokus蒙古纳坎terkait persetujuan dari masyarakat hukum和yang tanahnya dijadikan objek dalam pembangunan基础设施demi ketingingan umum。halini kemudian menjadi penting karena sejauh apa definisi kepentingan umum yang dirumuskan dalam fringingan Negara dan kepentingan bersama itsering kali meimbulkan konflik berkepanjangan。重新定义,保持一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严,登一个人的尊严。Kata kunci:保持沉默;步伐adat;pembangunan infrastruktur