{"title":"Implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam Mendukung Daerah Tertib Ukur: Studi Kasus Pengawasan Tahun 2022 di Kabupaten Samosir","authors":"Hendy Karles, Lanny W. Panjaitan, L. Lukas","doi":"10.58860/jti.v3i7.425","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Metrologi legal merupakan aspek penting dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketertiban ukur yang benar dan adil dalam masyarakat. Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir dan mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan metrologi legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara saat kegiatan pengawasan metrologi lega. Kesimpulan sebagai berikut: 1. Evaluasi mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar metrologi legal masih rendah. Temuan yang diperoleh dilapangan terkait tingginya persentase UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan surat keterangan tertulis pengganti tanda tera sah dikarenakan pegawai berhak tidak tersedia. Demikian juga terkait BDKT, terdapat persentase kesesuaian pelabelan produk masih rendah dikarenakan alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis. 2. Kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu pegawai berhak untuk melakukan tera/tera ulang UTTP tidak tersedia, alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan metrologi legal, dan anggaran kegiatan pengawasan kemetrologian pada Dinas tidak tersedia.","PeriodicalId":489064,"journal":{"name":"Jurnal Teknik Indonesia","volume":"51 48","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Teknik Indonesia","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.58860/jti.v3i7.425","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Metrologi legal merupakan aspek penting dalam kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan ketertiban ukur yang benar dan adil dalam masyarakat. Tujuan penelitian yaitu menganalisis implementasi Pengawasan Metrologi Legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir dan mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengawasan metrologi legal dalam mendukung Daerah Tertib Ukur (DTU) di Kabupaten Samosir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara saat kegiatan pengawasan metrologi lega. Kesimpulan sebagai berikut: 1. Evaluasi mencakup penilaian terhadap tingkat kepatuhan terhadap standar metrologi legal masih rendah. Temuan yang diperoleh dilapangan terkait tingginya persentase UTTP yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai dengan surat keterangan tertulis pengganti tanda tera sah dikarenakan pegawai berhak tidak tersedia. Demikian juga terkait BDKT, terdapat persentase kesesuaian pelabelan produk masih rendah dikarenakan alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis. 2. Kendala atau tantangan yang dihadapi yaitu pegawai berhak untuk melakukan tera/tera ulang UTTP tidak tersedia, alat standar dan perlengkapannya tidak tersedia dan/atau tidak dikalibrasi/diverifikasi sesuai syarat teknis untuk digunakan dalam kegiatan pengawasan metrologi legal, dan anggaran kegiatan pengawasan kemetrologian pada Dinas tidak tersedia.