LEGAL CHALLENGES IMPEDING THE DEVELOPMENT OF LOCAL WISDOM-BASED WELLNESS TOURISM POTENTIAL

Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Pub Date : 2024-01-10 DOI:10.18860/j.v14i2.24002

Jovita Irawati, Steven Theonald P. Siahaan

{"title":"LEGAL CHALLENGES IMPEDING THE DEVELOPMENT OF LOCAL WISDOM-BASED WELLNESS TOURISM POTENTIAL","authors":"Jovita Irawati, Steven Theonald P. Siahaan","doi":"10.18860/j.v14i2.24002","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Wellness tourism carries great potential for further development in Indonesia and revitalizing the collapsed tourism sector following the outbreak of COVID-19. With the natural beauty and cultural diversity, wellness tourism based on local wisdom can serve as the main objective of tourism in Indonesia. Nevertheless, legal certainty remains problematic since it hampers tourism development, considering that there are no regulations regulating wellness tourism. With a normative method and a statutory approach, this research finds impeding normative issues in the existing regulations, requiring remarkable improvement to allow for harmonization with specific regulations to regulate wellness tourism. This issue is covered by several legal purviews, namely tourism, consumer protection, and personal data protection. The recommendation of the normative construction offered in this study encompasses licensing, consumer protection, and personal data protection issues, all of which can be framed under one specific law similar to those of the prevailing law governing medical tourism services. \n \nWellness tourism dapat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya merevitalisasi sektor pariwisata yang sempat terpuruk karena dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh keindahan alam dan keberagaman budaya yang ada, yang dapat menjadikan wellness tourism berbasis kearifan lokal sebagai salah satu tujuan utama dalam sektor pariwisata di Indonesia. Namun, kepastian hukum merupakan isu utama dalam perkembangan wellness tourism, karena hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai wellness tourism. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan hambatan normatif dari pengaturan yang sudah ada, yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan ruang harmonisasi dengan peraturan khusus yang dapat dibuat untuk mengatur wellness tourism. Permasalahan ini terdapat dalam beberapa ranah hukum, yaitu kepariwisataan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Usulan model konstruksi normatif yang diajukan dalam penelitian ini mengatasi masalah ini mencakup isu perizinan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, yang semuanya dapat dimuat ke dalam satu pengaturan khusus, seperti pengaturan yang sudah ada mengenai pelayanan wisata medis.","PeriodicalId":516669,"journal":{"name":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18860/j.v14i2.24002","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Wellness tourism carries great potential for further development in Indonesia and revitalizing the collapsed tourism sector following the outbreak of COVID-19. With the natural beauty and cultural diversity, wellness tourism based on local wisdom can serve as the main objective of tourism in Indonesia. Nevertheless, legal certainty remains problematic since it hampers tourism development, considering that there are no regulations regulating wellness tourism. With a normative method and a statutory approach, this research finds impeding normative issues in the existing regulations, requiring remarkable improvement to allow for harmonization with specific regulations to regulate wellness tourism. This issue is covered by several legal purviews, namely tourism, consumer protection, and personal data protection. The recommendation of the normative construction offered in this study encompasses licensing, consumer protection, and personal data protection issues, all of which can be framed under one specific law similar to those of the prevailing law governing medical tourism services. Wellness tourism dapat mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya merevitalisasi sektor pariwisata yang sempat terpuruk karena dampak dari pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh keindahan alam dan keberagaman budaya yang ada, yang dapat menjadikan wellness tourism berbasis kearifan lokal sebagai salah satu tujuan utama dalam sektor pariwisata di Indonesia. Namun, kepastian hukum merupakan isu utama dalam perkembangan wellness tourism, karena hingga saat ini belum ada pengaturan mengenai wellness tourism. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menemukan hambatan normatif dari pengaturan yang sudah ada, yang perlu diperbaiki agar dapat memberikan ruang harmonisasi dengan peraturan khusus yang dapat dibuat untuk mengatur wellness tourism. Permasalahan ini terdapat dalam beberapa ranah hukum, yaitu kepariwisataan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi. Usulan model konstruksi normatif yang diajukan dalam penelitian ini mengatasi masalah ini mencakup isu perizinan, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi, yang semuanya dapat dimuat ke dalam satu pengaturan khusus, seperti pengaturan yang sudah ada mengenai pelayanan wisata medis.

查看原文本刊更多论文

阻碍开发当地以智慧为基础的健康旅游潜力的法律挑战

康养旅游在印尼具有进一步发展的巨大潜力，并能在 COVID-19 爆发后重振濒临崩溃的旅游业。凭借优美的自然风光和文化多样性，以当地智慧为基础的养生旅游可成为印尼旅游业的主要目标。然而，法律的确定性仍然是个问题，因为它阻碍了旅游业的发展，因为目前还没有规范健康旅游的法规。通过规范方法和法定方法，本研究发现了现有法规中的阻碍性规范问题，需要大力改进，以便与规范健康旅游的具体法规相协调。这一问题涉及多个法律范畴，即旅游、消费者保护和个人数据保护。本研究提出的规范构建建议涵盖了许可、消费者保护和个人数据保护问题，所有这些问题都可以纳入一部专门的法律，类似于现行医疗旅游服务管理法。保健旅游在印尼具有巨大的发展潜力，也是振兴旅游业的努力之一，印尼旅游业曾因COVID-19大流行病的影响而陷入低迷。印尼拥有美丽的自然风光和丰富多彩的文化，这使以当地智慧为基础的健康旅游成为印尼旅游业的主要目的地之一。然而，法律确定性是发展养生旅游的一个主要问题，因为到目前为止还没有关于养生旅游的法规。本研究采用规范研究方法和法定方法，从现有法规中发现了需要改进的规范性障碍，以便为与可用于规范康养旅游的具体法规相协调提供空间。这些问题存在于多个法律领域，即旅游、消费者保护和个人数据保护。本研究提出的规范构建模式可以解决这一问题，它涵盖了许可、消费者保护和个人数据保护等问题，所有这些问题都可以包含在一个具体的法规中，如现有的医疗旅游服务法规。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah

自引率

0.00%

发文量