TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: PEMENUHAN KESENJANGAN KOMPETENSI SEPERTI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PENGAYAAN KOMPETENSI

Jurnal Kewidyaiswaraan Pub Date : 2023-10-20 DOI:10.56971/jwi.v8i1.268

Ladiatno Samsara

{"title":"TANTANGAN DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA: PEMENUHAN KESENJANGAN KOMPETENSI SEPERTI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU PENGAYAAN KOMPETENSI","authors":"Ladiatno Samsara","doi":"10.56971/jwi.v8i1.268","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pengembangan kompetensi merupakan cara untuk mengkorelasikan antara kompetensi pegawai dengan organisasi. Bahkan organisasi global pun melakukan hal demikian. Pengembangan kompetensi dilakukan juga di instansi pemerintah. Bahkan PNS memiliki porsi pengembangan kompetensi yang besar, minimal 20JP pertahun. Pengembangan kompetensi PNS dilakukan untuk mengisi kesenjangan kompetensi PNS dengan standar kompeteni jabatan. Sedangkan disisi lain, PPPK memiliki alokasi pengembangan kompetensi yang terbatas, hanya maksimal 24 jam dalam satu tahun. Disisi lain, rekrutmen PPPK saat ini belum sepenuhnya ideal. PPPK berasal dariperalihan tenaga honorer dan kontrak yang lulus seleksi PPPK. Sedangkan amanat kebijakan, pengembangan kompetensi PPPK hanya digunakan untuk pengayaan kompetensi teknis. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknis studi literatur dari peraturan perundangan, buku dan jurnal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK memiliki tantangan. Pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mengisi gap kompetensi dan diperuntukkan bagi PNS juga dibutuhkan oleh PPPK. Oleh sebab itu dapat dilakukan diversifikasi pengembangan kompetensi PPPK. Salah satunya memberi ruang untuk pengembangan kompetensi teknis lebih banyak dari amanat kebijakan. Memaksimalkan knowledge management dan pembelajaran mandiri juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang pengembangan kompetensi PPPK.","PeriodicalId":284440,"journal":{"name":"Jurnal Kewidyaiswaraan","volume":"34 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-10-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Kewidyaiswaraan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56971/jwi.v8i1.268","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Pengembangan kompetensi merupakan cara untuk mengkorelasikan antara kompetensi pegawai dengan organisasi. Bahkan organisasi global pun melakukan hal demikian. Pengembangan kompetensi dilakukan juga di instansi pemerintah. Bahkan PNS memiliki porsi pengembangan kompetensi yang besar, minimal 20JP pertahun. Pengembangan kompetensi PNS dilakukan untuk mengisi kesenjangan kompetensi PNS dengan standar kompeteni jabatan. Sedangkan disisi lain, PPPK memiliki alokasi pengembangan kompetensi yang terbatas, hanya maksimal 24 jam dalam satu tahun. Disisi lain, rekrutmen PPPK saat ini belum sepenuhnya ideal. PPPK berasal dariperalihan tenaga honorer dan kontrak yang lulus seleksi PPPK. Sedangkan amanat kebijakan, pengembangan kompetensi PPPK hanya digunakan untuk pengayaan kompetensi teknis. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknis studi literatur dari peraturan perundangan, buku dan jurnal. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi PPPK memiliki tantangan. Pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk mengisi gap kompetensi dan diperuntukkan bagi PNS juga dibutuhkan oleh PPPK. Oleh sebab itu dapat dilakukan diversifikasi pengembangan kompetensi PPPK. Salah satunya memberi ruang untuk pengembangan kompetensi teknis lebih banyak dari amanat kebijakan. Memaksimalkan knowledge management dan pembelajaran mandiri juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan ruang pengembangan kompetensi PPPK.

查看原文本刊更多论文

通过工作协议提高政府雇员能力的挑战：弥补能力差距，如公务员或能力充实

能力发展是将员工能力与组织能力联系起来的一种方法。即使是全球性组织也会这样做。政府机构也在进行能力开发。即使是公务员也有很大一部分能力发展，每年至少 20JP 。公务员的能力发展是为了弥补公务员能力与职位能力标准之间的差距。另一方面，PPPK 的能力培养拨款有限，一年最多只有 24 个小时。另一方面，目前 PPPK 的招聘并不完全理想。PPPK 来自通过 PPPK 遴选的荣誉工和合同工的转岗。根据政策规定，PPPK 的能力培养仅用于充实技术能力。本文采用的方法是描述性定性方法，利用法律法规、书籍和期刊中的文献研究技术。分析结果表明，PPPK 能力培养的实施面临挑战。PPPK 也需要旨在弥补能力差距、面向公务员的能力发展。因此，PPPK 的能力培养可以多样化。其中之一是为技术能力的发展提供空间，而不是政策任务。最大限度地利用知识管理和自学也是克服 PPPK 能力发展空间有限的一个解决办法。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Kewidyaiswaraan

自引率

0.00%

发文量