PENGARUH NILAI CADANGAN PANAS BUMI TERHADAP KELAYAKAN PROYEK PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERBANDINGAN BIAYA DAN PENDAPATAN NEGARA: STUDI KASUS PROYEK NAGE, KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Evi Octavia, Iman K Sinulingga, Fitri Purnamasari Liveta
{"title":"PENGARUH NILAI CADANGAN PANAS BUMI TERHADAP KELAYAKAN PROYEK PENGEBORAN SUMUR EKSPLORASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PERBANDINGAN BIAYA DAN PENDAPATAN NEGARA: STUDI KASUS PROYEK NAGE, KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR","authors":"Evi Octavia, Iman K Sinulingga, Fitri Purnamasari Liveta","doi":"10.47599/bsdg.v18i2.361","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Tiga masalah utama pengembangan panas bumi di Indonesia yakni harga jual listrik, lelang wilayah kerja, dan risiko hulu yang tinggi. Ketiganya akan bermuara pada satu keadaan yaitu proyek panas bumi yang belum mencapai level keekonomian. Salah satu usaha mengurangi risiko hulu yang tinggi, pemerintah telah menginisiasi Program Government Drilling. Selain tujuan utama untuk menurunkan risiko hulu panas bumi, secara tidak langsung program ini juga dapat menghasilkan pendapatan negara. Untuk menilai keberhasilan Program Government Drilling ini maka perlu dilakukan evaluasi tidak hanya dari sisi teknis, namun juga dari sisi keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan program ini. Evaluasi keuangan ini akan menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebagai investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang diinginkan. Dalam hal ini adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dari APBN dan pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak dan PNBP dengan menggunakan parameter nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai indikator penilaiannya. Hasil penelitian memperlihatkan nilai BCR pada arus kas pemerintah dari Proyek Nage adalah sebesar 2,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam proyek tersebut akan menghasilkan pendapatan negara lebih dari dua kali lipatnya. Dengan menggunakan parameter tingkat pengembalian, yaitu nilai Internal Rate of Return (IRR), proyek ini menghasilkan nilai hampir dua kali lipat dari tingkat pengembalian yang ditentukan apabila proyek menggunakan APBN. Selain itu, valuasi Proyek Nage ini berdasarkan nilai Net Present Value (NPV) menunjukkan nilai positif (NPV>0). Berdasarkan ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan Program Government Drilling khususnya Proyek Nage ini layak untuk dilanjutkan. Namun demikian jika dilihat dari sisi arus kas pengembang, Proyek Nage sebesar 30 MWe ini masih kurang menarik bagi investor pengembang swasta karena nilai indikator kelayakan proyek yang bernilai negatif atau tingkat pengembalian masih di bawah nilai yang diinginkan (IRR < MARR – Minimum Attractive Rate of Return). Proyek ini masih layak dilanjutkan oleh pengembang dari BUMN yang biasanya memiliki nilai MARR yang lebih rendah dan keistimewaan dalam parameter pinjaman dan depresiasi dibandingkan pengembang swasta.","PeriodicalId":191495,"journal":{"name":"Buletin Sumber Daya Geologi","volume":"52 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Buletin Sumber Daya Geologi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47599/bsdg.v18i2.361","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Tiga masalah utama pengembangan panas bumi di Indonesia yakni harga jual listrik, lelang wilayah kerja, dan risiko hulu yang tinggi. Ketiganya akan bermuara pada satu keadaan yaitu proyek panas bumi yang belum mencapai level keekonomian. Salah satu usaha mengurangi risiko hulu yang tinggi, pemerintah telah menginisiasi Program Government Drilling. Selain tujuan utama untuk menurunkan risiko hulu panas bumi, secara tidak langsung program ini juga dapat menghasilkan pendapatan negara. Untuk menilai keberhasilan Program Government Drilling ini maka perlu dilakukan evaluasi tidak hanya dari sisi teknis, namun juga dari sisi keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan tentang keberlanjutan program ini. Evaluasi keuangan ini akan menilai apakah biaya yang dikeluarkan sebagai investasi menghasilkan tingkat pengembalian yang diinginkan. Dalam hal ini adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dari APBN dan pendapatan yang diperoleh pemerintah dari pajak dan PNBP dengan menggunakan parameter nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebagai indikator penilaiannya. Hasil penelitian memperlihatkan nilai BCR pada arus kas pemerintah dari Proyek Nage adalah sebesar 2,1. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap rupiah biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam proyek tersebut akan menghasilkan pendapatan negara lebih dari dua kali lipatnya. Dengan menggunakan parameter tingkat pengembalian, yaitu nilai Internal Rate of Return (IRR), proyek ini menghasilkan nilai hampir dua kali lipat dari tingkat pengembalian yang ditentukan apabila proyek menggunakan APBN. Selain itu, valuasi Proyek Nage ini berdasarkan nilai Net Present Value (NPV) menunjukkan nilai positif (NPV>0). Berdasarkan ketiga indikator di atas, dapat disimpulkan Program Government Drilling khususnya Proyek Nage ini layak untuk dilanjutkan. Namun demikian jika dilihat dari sisi arus kas pengembang, Proyek Nage sebesar 30 MWe ini masih kurang menarik bagi investor pengembang swasta karena nilai indikator kelayakan proyek yang bernilai negatif atau tingkat pengembalian masih di bawah nilai yang diinginkan (IRR < MARR – Minimum Attractive Rate of Return). Proyek ini masih layak dilanjutkan oleh pengembang dari BUMN yang biasanya memiliki nilai MARR yang lebih rendah dan keistimewaan dalam parameter pinjaman dan depresiasi dibandingkan pengembang swasta.