IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN BANDUNG

Abstract

Pemerintah telah melakukan terobosan baru di bidang administrasi kependudukan melalui kebijakan identitas kependudukan digital. Kebijakan identitas kependudukan digital ditetapkan oleh otoritas publik sebagai jenis penggunaan data dan inovasi korespondensi dan sebagai salah satu langkah untuk mengalahkan hambatan blangko KTP-el. Melalui implementasi kebijakan ini, diharapkan dapat tercipta ketertiban administrasi kependudukan serta terjaminnya hak-hak warga negara atas pelayanan publik yang berkaitan dengan identitas kependudukan. Artikel ini mengkaji kesiapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung dalam implementasi identitas kependudukan digital. Menggunakan teori dari George C. Edward III dengan empat hal yang menjadi perhatian utama agar eksekusi strategi dapat berjalan dengan baik, yaitu komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi atau perilaku (dispotition or attitudes), serta struktur birokrasi (bureaucratic structure). Berdasarkan hasil analisis serta kajian terhadap data dan informasi yang diperoleh melalui library research dapat dikemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung, dalam hal ini Disdukcapil sebagai instansi pelaksana di bidang administrasi kependudukan, memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital. Pelayanan menyangkut identitas kependudukan digital dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada dan diselenggarakan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung. Mengingat tingkat penguasaan dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi smartphone yang beragam, maka perlu diupayakan sosialisasi dan edukasi secara masif sehingga implementasi identitas kependudukan digital dapat berlangsung secara efektif serta memberikan hasil sesuai harapan. Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kebijakan, Implementasi