Manajemen Sumber Daya Manusia Telaah terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Indonesia

Abstract

ABSTRAK Tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis efektivitas implementasi Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 . Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan studi deskriptif analitik dengan mengukur efektivitas reformasi birokrasi dengan manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan hasil kajian disimpulkan bahwa reformasi birokrasi tidak bisa dilepaskan dari konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) sebagai mekanisme utama dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025, utamanya menyangkut aspek aparatur penyelenggara pemerintahan, karena persoalan birokrasi pemerintahan saat ini terletak pada kurang produktifnya aparatur penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat akibat meknisme MSDM tidak dijalankan secara optimal. Di sisi lain, pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan masih setengah hati dengan tidak diterapkanya pembuktian terbalik atas kekayaan yang dimiliki pejabat yang melanggar etik dan hukum, dan masih belum sepenuhnya promosi jabatan dilakukan secara terbuka dan berdasarkan catatan kompetensi dan kinerja sebagai reward and punishment pada aparatur penyelenggara pemerintahan. Terakhir, kritik yang layak diberikan pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2025 adalah belum secara detail mencantumkan apa tujuan-tujuan spesifik yang dapat dicapai dengan melakukan perubahan MSDM aparatur. Hal ini terkadang membuat pelaksanaan di tiap instansi menjadi tidak terukur apakah perubahan yang dilakukan membawa manfaat ataukah belum optimal dalam penerapannya. Oleh karena itu, langkah internal dan eksternal dalam reformasi pada birokrasi publik di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan harus segera diimplementasikan agar terwujud penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik, sebagaimana cita-cita kita semua. Kata Kunci: Manajemen, Reformasi, dan Sumber Daya Manusia ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the implementation of the 2020-2025 Bureaucratic Reform Road Map. The method used in this study is an analytical descriptive study approach by measuring the effectiveness of bureaucratic reform with human resource management. Based on the results of the study, it is concluded that bureaucratic reform cannot be separated from the concept of Human Resource Management as the main mechanism in the 2020-2025 Bureaucratic Reform Road Map, mainly concerning aspects of the government administration apparatus, because the current government bureaucratic problem lies in the lack of productivity of the administering apparatus. the government in providing public services to the community due to the Human Resource Management mechanism not being implemented optimally. On the other hand, supervision of the government bureaucracy is still half-hearted by not applying reverse proof of the assets owned by officials who violate ethics and law, and still not fully promoted positions are carried out openly and based on records of competence and performance as rewards and punishments to government officials. Finally, the appropriate criticism to be given on the Bureaucratic Reform Road Map 2020-2025 is that it does not include in detail what specific goals can be achieved by changing the human resources of the apparatus. This sometimes makes the implementation in each agency unmeasurable whether the changes made are beneficial or not optimal in their implementation. Therefore, internal and external steps in reforming the public bureaucracy in Indonesia as described in the results of research and discussion must be implemented immediately to realize good governance management, as we all aspire to be. Keywords: Management, Reform, and Human Resources