IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANGKEP

Abstract

Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui proses dan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan adakah pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pangkep. Metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek- aspek penelitian, kemudian meneskripsikan aspek tersebut. Untuk menentukan fakta maka peneliti melakukan wawancara, observasi beberapa informan kunci meliputi pelaksana kebijakan IMB, anggota DPRD, dan masyarakat yang bermohon. Hasil penelitian menunjukkan pada Implementasi kebijakan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Pangkep belum berjalan dengan efektif dan belum sesuai dengan keinginan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya penerapan kebijakan IMB ditandai dengan tidak diterapkannya waji IMB, ketentuan wajib memenuhi syarat tata bangunan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi kebijakan adalaah kualitas dan kwantitas staf yang masih kurang, pengawasan dan dukungan politik dari legislatif masih kurang dan komunikasi yang belum efektif yang belum berjalan dengan baik.Penerimaan retribusi IMB terhadap PAD masih sangat rendah, penerimaan retribusi selama tiga tahun terakhir tidak mengalami kenaikan sesuai target yang diharapkan pemerintah. Setiap tahunnya retribusi IMB yang diterrima Rp. 900.000.000 dimana hanya tercapai 60% dari target yang ditentukan pemerintah Kabupaten Pangkep. Nilai kontribusi tersebut belum signifikan terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Pangkep. The research was conducted with the aim of knowing the processes and factors that influence policy implementation and whether there is an effect on increasing local revenue (PAD) at the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP) Pangkep Regency. The research method carried out is qualitative with a qualitative descriptive method. That is to provide observations and descriptions of aspects of the research, then describe these aspects. To determine the facts, the researchers conducted interviews, observed several key informants including IMB policy implementers, DPRD members, and the people who applied. The results showed that the implementation of the building permit policy in Pangkep Regency had not run effectively and had not been in accordance with the wishes of the local government. This is because the implementation of the IMB policy has not been maximized, which is marked by the non-applicability of the mandatory IMB, the provisions of which must meet the building structure requirements. The factors that cause the ineffective implementation of policies are the quality and quantity of staff that are still lacking, political supervision and support from the legislature are still lacking and communication is not yet effective which has not gone well. Receipt of IMB levies on PAD is still very low, retribution receipts for three years The last one did not increase according to the target expected by the government. Each year the IMB levy received is Rp. 900,000,000 where only 60% of the target set by the Pangkep Regency government was achieved. The value of this contribution has not been significant to the increase in PAD in Pangkep Regency.