{"title":"Harapan dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria di Provinsi Riau","authors":"Gevisioner Gevisioner","doi":"10.31258/UNRICSAGR.1A2","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Ketidakseimbangan pemilikan tanah paling banyak menimbulkan masalah dan mensengsarakan rakyat hingga saat ini. Tulisan ini mencoba menelaahan implementasi kebijakan reformasi agraria dan permasalahannya di Provinsi Riau dalam bentuk model policy paper. Implementasi reformasi agraria di provinsi Riau hingga saat ini dapat dikatakan sama sekali macet dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan politik pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada upaya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi. Sehingga diperlukan sebuah alternatif strategi pembangunan agraria yang diwujudkan dalam reformasi agraria melalui membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang berbasis desa/kelurahan pada pemerintahan kabupaten/kota.","PeriodicalId":109912,"journal":{"name":"Unri Conference Series: Agriculture and Food Security","volume":"71 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Unri Conference Series: Agriculture and Food Security","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31258/UNRICSAGR.1A2","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Abstract
Ketidakseimbangan pemilikan tanah paling banyak menimbulkan masalah dan mensengsarakan rakyat hingga saat ini. Tulisan ini mencoba menelaahan implementasi kebijakan reformasi agraria dan permasalahannya di Provinsi Riau dalam bentuk model policy paper. Implementasi reformasi agraria di provinsi Riau hingga saat ini dapat dikatakan sama sekali macet dalam pelaksanaannya, hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya kemauan politik pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan yang lebih mengarah pada upaya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan ekonomi. Sehingga diperlukan sebuah alternatif strategi pembangunan agraria yang diwujudkan dalam reformasi agraria melalui membangun Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang berbasis desa/kelurahan pada pemerintahan kabupaten/kota.