Analisis Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mengukur sejauhmana kesuksesan implementasi SAKTI yang telah berjalan selama ini berdasarkan sudut pandang pengguna (user) sebagai sistem yang bersifat mandatory pada satker di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa data yang diperoleh dengan metode survei dengan mengirimkan kuesioner kepada para user SAKTI. Dengan teknik purposive sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural atau Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS), penelitian ini menguji pengaruh indikator pengukuran kesuksesan penerapan  sistem  teknologi  informasi  aplikasi SAKTI berdasarkan model pengukuran DeLone dan McLean (2003) dan Pambudi et al. (2018). Model ini menggunakan lima variabel pengukuran kesuksesan sistem informasi yang terdiri atas variabel kualitas informasi, kualitas sistem, kualitas layanan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih. Penelitian membuktikan bahwa implementasi aplikasi SAKTI di lingkungan BPPK (khususnya pada sampel penelitian) secara empiris belum berjalan sukses dan berhasil berdasarkan indikator atau pendekatan model kesuksesan DeLone dan McLean. Dari empat hipotesis yang diajukan, kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, kepuasan pengguna juga berpengaruh terhadap manfaat bersih bagi pengguna, sedangkan kualitas informasi dan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna SAKTI secara terintegrasi. Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPB (Direktorat SITP, Hai DJPB, Kanwil dan KPPN) diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi dan layanan yang dihasilkan dari aplikasi, dalam rangka memperkuat dan memperluas penerapan SAKTI sebagai sebuah upaya dalam meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi.