PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR REFINERY DEVELOPMENT MASTER PLAN DI BALIKPAPAN SEBAGAI SARANA KETAHANAN ENERGI DAN REVITALISASI EKONOMI

Abstract

ABSTRAK Pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia yang kompleks berbanding lurus dengan peningkatan laju konsumsi energi. Di Indonesia, skala penggunaan energi fosil yang tinggi menyebabkan perlu adanya pengoptimalan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menghubungkan antara permasalahan dan latar belakang masalah kemudian dianalisis dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah mengeluarkan kebijakan publik berupa Refinery Development Master Plan (RDMP) sebagai perwujudan pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Jokowi. Pembangunan ini terbagi menjadi lima daerah, salah satunya Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek ini memiliki prospek agar Indonesia terbebas dari impor BBM tahun 2026. Dalam pelaksanaannya terdapat kendala di mana kilang itu dibangun tepat di samping unit kilang lama yang masih beroperasi, sehingga berimplikasi pada pembuatannya yang memakan waktu lama. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur ini telah sesuai dengan arah kebijakan nasional dan asas-asas umum kebijakan publik, sehingga memberi dampak positif terhadap ketahanan energi dan pendukung revitalisasi ekonomi Indonesia. Kata kunci: Kebijakan Publik; Pembangunan Infrastuktur; Refinery Development Master Plan   ABSTRACT The fulfillment of the complex needs of human life is directly proportional to the increase in rate of energy consumption. In Indonesia, the high scale of fossil energy use makes it necessary to optimize productivity. The research method used is normative juridical which connects problems and backgrounds then analyzed with a qualitative legal framework. Based on this research, the Government issued a public policy in the form of the RDMP as a manifestation of infrastructure development. This development is divided into five regions, one of which is Balikpapan, East Kalimantan. This project has prospect that Indonesia will be free from imports of fuel in 2026. There are obstacles so the construction take a long time. Nevertheless, this infrastructure development has been in accordance with the direction of national policies and general principles of public policy, so it has positive impacts on energy security and supports the revitalization of Indonesian economy. Keywords: Infrastructure Development; Public policy; Refinery Development Master Plan