Strategi Pelayanan Publik Polres Cilegon Sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Abstract

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (KEPMENPAN dan RB) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Kementerian dan Lembaga sebagai Lokasi Evaluasi Pelayanan Publik. Polres Cilegon menjadi salah satu Instansi yang telah mencanangkan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK) terutama pada sektor Pelayanan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Jajaran Polres Cilegon dalam mendukung suksesnya Zona Integritas dalam membangun Polisi Republik Indonesia (POLRI)  yang Presisi. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Polres Cilegon sebagai Polres percontohan untuk pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Polda Banten. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Penelitian ini menunjukan bahwa Polres Cilegon berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam bidang Pelayanan Publik, hal ini dibuktikan dengan diraihnya predikat dari Kepmenpan RB sebagai Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan mengenai Strategi Pelayanan Polres Cilegon sebagai satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sehingga dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di Kota Cilegon.