Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City

Global Political Studies Journal Pub Date : 2022-07-05 DOI:10.34010/gpsjournal.v6i1.6431

Vero Alfiansyah, E. Purnomo, Dyah Estu Kurniawati

{"title":"Kebijakan Pemerintah Kota Denpasar Dalam Menerapkan Praktik Paradiplomasi Melalui Kerja Sama Sister City","authors":"Vero Alfiansyah, E. Purnomo, Dyah Estu Kurniawati","doi":"10.34010/gpsjournal.v6i1.6431","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama Sister City sebagai sebuah paradoks untuk menjalin hubungan internasional di kota Denpasar. Kerja sama Sister City ini diambil dari perspektif interdisipliner dalam studi hukum kerja sama daerah dan hubungan internasional. Artikel ini mencoba menjawab bagaimana kota Denpasar melakukan paradiplomasi melalui Sister City untuk mempromosikan kerja sama internasional. Implementasi tiga level paradiplomasi yang terdiri dari isu ekonomi (tingkat 1), budaya, pendidikan, teknologi dan aspek multidimensi lainnya (tingkat 2) dan pertimbangan politik (tingkat 3). Koridor hukum kerja sama daerah untuk penegakan para-diplomatik dieksplorasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen hukum dan hubungan internasional. Para-diplomatik yang dimaksud adalah pemerintah daerah mengevaluasi kerangka hukum dan kendala yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aktor internasional. Artikel ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu tersebut. Artikel menunjukkan bahwa kerja sama Sister City Denpasar dapat dikaitkan dengan praktik para-diplomatik hanya pada tingkat pertama (ekonomi) dan tingkat kedua (budaya, pendidikan dan teknologi). Pemerintah Denpasar menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan inisiatif Sister City, antara lain hambatan hukum, kontinuitas kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, redistribusi dana dan keterbatasan partisipasi warga. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pelaksanaan kerja sama Sister City yang direncanakan","PeriodicalId":164254,"journal":{"name":"Global Political Studies Journal","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Global Political Studies Journal","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v6i1.6431","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi kerja sama Sister City sebagai sebuah paradoks untuk menjalin hubungan internasional di kota Denpasar. Kerja sama Sister City ini diambil dari perspektif interdisipliner dalam studi hukum kerja sama daerah dan hubungan internasional. Artikel ini mencoba menjawab bagaimana kota Denpasar melakukan paradiplomasi melalui Sister City untuk mempromosikan kerja sama internasional. Implementasi tiga level paradiplomasi yang terdiri dari isu ekonomi (tingkat 1), budaya, pendidikan, teknologi dan aspek multidimensi lainnya (tingkat 2) dan pertimbangan politik (tingkat 3). Koridor hukum kerja sama daerah untuk penegakan para-diplomatik dieksplorasi dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui instrumen hukum dan hubungan internasional. Para-diplomatik yang dimaksud adalah pemerintah daerah mengevaluasi kerangka hukum dan kendala yang diperlukan untuk berinteraksi dengan aktor internasional. Artikel ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif untuk menghubungkan kedua disiplin ilmu tersebut. Artikel menunjukkan bahwa kerja sama Sister City Denpasar dapat dikaitkan dengan praktik para-diplomatik hanya pada tingkat pertama (ekonomi) dan tingkat kedua (budaya, pendidikan dan teknologi). Pemerintah Denpasar menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan inisiatif Sister City, antara lain hambatan hukum, kontinuitas kerja sama, keterbatasan sumber daya manusia, redistribusi dana dan keterbatasan partisipasi warga. Pandemi COVID-19 juga mempengaruhi pelaksanaan kerja sama Sister City yang direncanakan

查看原文本刊更多论文

登巴萨市政府通过姐妹城合作实施外交实践的政策

这篇文章的目的是探索姐妹城的合作，认为在登巴萨市建立国际关系是一个悖论。姐妹城市的合作来自区域合作法律研究和国际关系的跨学科视角。这篇文章试图回答登巴萨市是如何通过姐妹城进行外交努力来促进国际合作的。实现由经济问题(第一级)、文化、教育、技术和其他多维方面(第2级)和政治考虑(第3级)组成的三级外交努力的实施。这些外交关系是地方政府评估与国际演员互动所必需的法律框架和障碍。这篇文章采用经验定性的方法来将这两门学科联系起来。这篇文章指出，姐姐City denmarket的合作只能与第一级(经济)和第二级(文化、教育和技术)的外交实践联系在一起。登巴萨政府在实施姐妹城市倡议方面面临着一些挑战，包括法律障碍、企业连续性、人力资源限制、资金再分配和公民参与。COVID-19大流行也影响了姐姐城市计划的合作

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Global Political Studies Journal

自引率

0.00%

发文量