{"title":"KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PENDUDUK MISKIN","authors":"K. Karningsih, M. Daenie","doi":"10.56444/mia.v18i1.2168","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<p>ABSTRACT <br />Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor.<br />Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensive<br />and start from the subject, namely \"the poor people\". Poverty programs originating<br />from the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives and<br />characteristics. Local governments can make program modifications or refinements to<br />make them more focused and effective on program subjects (the poor), by involving<br />various elements of society. The need for local governments to make indicators of<br />regional government concern for the poor. <br /> Key word : Policy, Regional,Government,Empowerment,Poor people <br />ABSTRAK <br />Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepada<br />penduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara<br />parsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ si<br />penduduk miskin “ tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari<br />pusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristik<br />local. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agar<br />lebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), dengan<br />melibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuat<br />indikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin. <br /> <br /> Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk Miskin</p><div id=\"gtx-trans\" style=\"position: absolute; left: 394px; top: 369px;\"> </div>","PeriodicalId":126843,"journal":{"name":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-04-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.56444/mia.v18i1.2168","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Abstract
ABSTRACT Local government policies in the form of regulations are often not pro-poor. Solving the problem of poverty cannot be done partially but must be comprehensive and start from the subject, namely "the poor people". Poverty programs originating from the center are often uniform in nature, thus ignoring local initiatives and characteristics. Local governments can make program modifications or refinements to make them more focused and effective on program subjects (the poor), by involving various elements of society. The need for local governments to make indicators of regional government concern for the poor. Key word : Policy, Regional,Government,Empowerment,Poor people ABSTRAK Kebijakan pemerintah daerah berupa regulasi sering tidak berpihak kepada penduduk miskin. Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus bersifat komprehensif dan dimulai dari subyeknya, yaitu “ si penduduk miskin “ tersebut. Program penanggulangan kemiskinan yang berasal dari pusat seringkali bersifat seragam sehingga mengabaikan inisiatif dan karakteristik local. Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman program agar lebih terfokus dan efektif kepada subyek program (penduduk miskin), dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Perlunya pemerintah daerah membuat indikator keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin.
Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk Miskin
以法规形式出现的地方政府政策往往不利于穷人。解决贫困问题不能片面解决,必须全面解决,从主体即“贫困人口”出发。来自中央的扶贫项目往往是千篇一律的,从而忽视了地方的主动性和特点。地方政府可以对项目进行修改或完善,使其更关注和有效地关注项目主体(穷人),让社会各方面都参与进来。地方政府需要制定地区政府对贫困人口关注的指标。关键词:政策、区域、政府、赋权、贫困人口Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secaraparsial tetapi harus是一种综合的、多元的文化,是一种“独立的文化”。程序penanggulangan kemiskinan yang berasal daripusat seringkali bersiat seragam seingga mengabaikan inisiatif dan karakteristiklocal。Pemerintah daerah dapat melakukan modifikasi atau penajaman程序agarlebih terfus和efekif kepaada subyek程序(penduduk miskin), denganmelibatkan berbagai元素masyarakat。Perlunya pemerintah daerah成员指标keperpihaan pemerintah daerah terhadap penduduk miskin。Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Penduduk Miskin