Analisa Terhadap Pemberian Nafkah Bekas Istri dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 927/PDT.G/2017/PN.TNG

Abstract

Pemberian Nafkah terhadap bekas Istri pasca Perceraian menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas salah satunya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 927/Pdt.G/2017/PN.Tng tentang perkara perdata gugatan perceraian. Yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa: “Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk memberikan nafkah setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konvensi sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvesi menikah lagi”. Penulis dalam hal metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan yuridis normatif.  Bahwa hakim dalam pertimbangan putusan mengacu pada ketentuan pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974, namun tidak memberikan suatu alasan-alasan hukum sama sekali dalam pertimbangan hukumnya sehingga Majelis Hakim terbukti tidak memiliki alasan-alasan hukum terkait dengan fakta-fakta dalam perkara a quo yang menjadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam menerapkan 41 huruf (c) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak bersifat imperatif tersebut. Sehingga perlu adanya kehati-hatian, keadilan dan berlandasan hukum untuk memutus suatu perkara sehingga tidak menjadikan putusan yang sumir atau bahkan menjadi rancu dan ambigu dalam menjalankan implementasi sebuah putusan pengadilan.