Elfan Muhib Danil Islam, Herijanto Bekti, Didin Muhafidin
{"title":"FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI ACEH","authors":"Elfan Muhib Danil Islam, Herijanto Bekti, Didin Muhafidin","doi":"10.24198/jane.v14i1.41302","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.","PeriodicalId":370807,"journal":{"name":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","volume":"229 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-08-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JANE - Jurnal Administrasi Negara","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41302","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik.
每次持续增加的Covid-19病例提供了深度,需要政府采取具体政策来防止更多的传播。亚齐省政府在处理COVID-19病例时实施了一项夜间宵禁政策。实际上,这一政策并不顺利。最初计划实施两个月,但仅一周时间,这一政策终于被正式取消。本研究的目的是描述亚齐省政府如何通过Forkopimda实施政策制定。使用的研究方法是定性方法。威廉·邓恩政策制定阶段理论分析。数据分析技术通过数据简化、数据呈现和得出结论来进行。然后用源三角剖分法对数据进行三角剖分,检验数据的有效性。结果表明,亚齐省实施的宵禁制定过程经历了公共政策的制定,即问题制定、政策议程、解决问题的政策选择、政策确定。在这个过程中,最大的障碍是制定时时间因素太紧、社会化分布不均匀、针对性不强、hangout文化过于浓厚。当时大规模社会限制的实施也很有影响力,所以这个政策只持续了两个星期。这项研究的实际建议是,政策制定过程需要很长时间,这些阶段解释了要采取的步骤的细节。社会化的形式和对社区文化的理解也是不容忽视的重要因素。如果一项政策受到公众的欢迎,那么它就是有效的。Kasus Covid-19 yang terus meningkat seapakakya成员kekhawatiran mendalam dan kebiakan kebiakan konkret dari permeintah untuk menegah penyebaran yang lebih banyak lagi。亚齐省佩梅林塔省,马拉姆,马拉姆,梅南加尼,新冠肺炎。祝你好运,祝你好运。阿瓦尼亚direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicon。Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana提出了一个公式,即在亚齐省(Aceh),在亚齐省(Aceh),在亚齐省(Forkopimda)。方法:阳迪古那坎,adalah pendekatan质量。分析:蒙古纳坎,Teori Tahapan公式,Kebijakan oleh William Dunn。技术分析数据dilakukan melalui tahapan reduksi数据,penyajian数据,dan penarikan kespulan。Kemudian penguin有效性keabsahan数据yakni triangulasi数据tersebut dengan triangulasi数量。Hasil penelitian menunjukkan bahwa提出了formulasi penerapan jam malam yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan public liki yakni yitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan替代kebijakan untuk meecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan。Dalam prosesnya, kendala terbesar adalalfakto waktu yang teralalu mepetat perumusannya, social alisasi yang belumumata merata danpatsasaran, serta budaya nongrong yang sangatkental。Kemudian adanya penerapan Pembatasan社会Berskala Besar juga cuup berpengaruh seinga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu。Saran praktis dari penelitian ini adalah处理perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil。本陀克社会主义是一种社会主义,是一种社会主义,是一种社会主义。Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh public。