Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang

Abstract

Sekolah yang ramah anak dan berbasis hak anak merupakan upaya memenuhi hak-hak anak dan memberi pendidikan yang berkualitas bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 1 Pemalang Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menunjukan Dari hasil penelitian ini terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Pemalang , yaitu: Pertama, faktor komunikasi cukup baik, yang mana SMA Negeri 1 Pemalang  mengintegrasikan kebijakan ke dalam kurikulum dan kebiasaan sekolah. Selain itu, sosialisasi program dan proyek kebijakan juga disampaikan kepada orang tua siswa, serta kerja sama dari instansi dan lembaga setempat untuk memberikan dukungan berupa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan kebijakan sekolah. Kedua, faktor sumber daya adalah tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang  mencukupi dari segi jumlah dan keahlian sesuai dengan komponen dan indikator kebijakan, kemudian dari aspek pengelolaan anggaran kebijakan dikelola secara akuntabel dan transparan. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Pemalang  telah memenuhi kesesuaian berdasarkan komponen dan  indikator kebijakan Sekolah Ramah Anak serta dari aspek kewenangan pelaksanaan kebijakan sekolah berbasis demokrasi, yaitu terdapat konsekuensi               logis berdasarkan kesepakatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Ketiga, faktor disposisi yang cukup baik terlihat dari sikap staf pengajar di SMA Negeri 1 Pemalang  dalam menjalankan tugas dan menerapkan budaya sekolah sesuai dengan konsep kebijakan. Dan keempat, faktor struktur birokrasi yaitu model struktur organisasi sekolah yang digunakan adalah model top downer yang berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran warga sekolah untuk berpartisipasi dan berinovasi dalam membuat atau memperbaiki sistem kebijakan di sekolah.