PENGATURAN PELAKSANAAN DEMONSTRASI PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pola pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19, penelitian ini digunakan dalam metode hukum normatif karena untuk melihat pertentangan asas hukum, kekaburan norma hingga adanya kekosongan norma yang terkait dengan pengaturan demonstrasi pada masa pandemi. Pada dasarnya demonstrasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelazimannya demonstrasi identik dengan kerumunan yang menggunakan fasilitas umum namun masukknya masa pandemi Covid-19 membuat kegiatan demonstrasi diatur dengan ketat berdasarkan Permenkes No.9 Tahun 2020. Setelah ditelusuri dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada bentuk kekaburan norma dan kekosongan norma dalam pengaturan pelaksanaan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Permenkes No.9 Tahun 2020 sehingga perlu kiranya merevsi ulang pengaturan demonstrasi pada masa pandemi Covid-19 This study aims to determine the extent of the pattern of regulating demonstrations during the Covid-19 pandemic, this research is used in the normative legal method because it looks at the conflicting legal principles, the vagueness of norms to the existence of a norm vacuum related to the regulation of demonstrations during the pandemic. Basically demonstrations are part of human rights guaranteed in the 1945 Constitution. Usually demonstrations are identical to crowds using public facilities, but the entry of the Covid-19 pandemic has made demonstration activities strictly regulated based on Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 but after being traced It can be concluded that there is still a form of norm ambiguity and norm void in the regulation of demonstration implementation during the Covid-19 pandemic as stated in the Minister of Health Regulation No. 9 of 2020 so it is necessary to revise the demonstration arrangement during the Covid-19 pandemic.