Upaya Penyelesaian Malpraktek Medis dengan Menghadirkan Payung Hukum Tindak Pidana Medis

Abstract

The development of health services and the demands of the community have an impact on changing the need for competence in primary health services which is one of the responsibilities of doctors. The emergence of various cases involving patients with doctors in the legal realm then creates problems because it is very difficult to distinguish which is malpractice and which is negligence, accident, or failure by health workers. Until now, Indonesia does not yet have a nationally applicable medical professional standard. The absence of medical professional standards is detrimental to the medical profession and society because professional standards for doctors can be used as a tool to defend themselves for their medical actions, especially if medical practice harms patients. This paper aims to analyze the importance of the presence of medical-legal protection as a guarantee of the protection of human rights for the community and medical personnel, especially doctors. The normative research method uses a conceptual approach, a case approach, and a statutory approach. Many laws and regulations regulate malpractice but are unable to explain in detail the medical crime itself. So that a special law should be formed that explicitly regulates medical crimes so that the rules do not overlap and the resolution of medical cases can be resolved quickly and accurately. Secara konstitusional Perkembangan pelayanan kesehatan dan tuntutan masyarakat berdampak pada perubahan kebutuhan dalam pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu tanggungjawab dokter. Munculnya berbagai kasus yang melibatkan pasien dengan dokter di ranah hukum kemudian menimbulkan masalah karena sangat sulit membedakan mana yang malpraktek dan mana yang kelalaian, kecelakaan, atau kegagalan. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki standar profesi medis yang menjelaskan pengertian malpraktek secara jelas. Hal ini dapat merugikan profesi medis dan masyarakat sebab, tenaga medis rentan dikriminalisasi akibat aturan yang tidak jelas dan di lain sisi dapat dijadikan alat untuk membela diri atas tindakan medis yang dilakukan, terlebih jika praktek medis merugikan pasien. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya perlindungan medis-hukum sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat dan tenaga medis. Metode penelitian normatif menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang malpraktek namun tidak mampu menjelaskan secara detail tentang malpraktek sebagai tindak pidana medis itu sendiri. Sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang secara tegas mengatur tentang tindak pidana medis agar aturannya tidak tumpang tindih dan penyelesaian kasus malpraktek medis dapat diselesaikan secara cepat dan tepat. Kata Kunci : Malpraktek, Tindak Pidana Medis, Perlindungan Hukum Medis