Tinjauan Pidana Kesusilaan Dimuka Umum Yang Dilakukan Oleh Militer (Put. No. 110-k/PMT-K/BDG/AD/XI/2019) (Studi Putusan No.26/Pid.Sus/2021/PN Kph)

Abstract

Penegakan hukum sejatinya tak membedakan siapapun, sehingga dengan demikian berlaku juga bagi anggota TNI yang juga harus diadili jika memang diperlukan. Mengacu pada kekuasaan kehakiman, maka perlu diadiili oleh pengadilan militer. Peradilan militer dalam hal ini ialah suatu sarana untuk membina TNI supaya dengan demikian citra yang dimiliki oleh TNI ini bisa tetap baik di muka masyarakat, bagaimanapun militer sendiri ialah bagian dari masyarakat. Pelangarankesusilaan yang dilakukkan anggota TNI. Permasalahandalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemidanaanTerhadap militer yang melakukan tindak pidanakesusilaan dimuka umum ?2) Apa alasan hakim memberikan sanksi tambahan pidana militer pelakutindak pidana kesusilaan dimuka umum? Studi ini ialah studi hukum normative dan memiliki sifat deskriptif analitis yang dalam pengolahannya memanfaatkan data sekunder dari studi pustaka. Sementara itu, data diolah memanfaarkan metode kualitatif dan penarikan konklusinya memanfaatkan logika deduktif. Mengacu pada pasal dakwaan Oduitur pada pelaku tindak pidana kesusilaan sejatinya telah tepat yakni mengacu pada pasal 281 ayat 1 KUHP tetapi dalam  hal ini dalam penuntutannya hanya tujuh bulan pidana penjara sebagaimana hal ini ditujukan oleh terdakwa, sehingga mengacu pada pendapat penulis terdapat suatu kesalahan dalam penuntutan sebagimana dilakukan oleh Oditor. Hal ini disebabkan karena pada amanat yang terkandung dalam pasal 281 ayat 1 KUHP maksimal hukuman penjara ialah 2 tahun 8 bulan dan hal ini juga ditambah dengan putusan sebagiamana dijatuhkan oleh majelis hakim telah bersesuaian dengan regulasi di STK Panglima TNI No. 198 tahun 2005 terkait kesusilaan, dimana dalam hal ini isinya ialah bahwasanya tiap-tiap anggota TNI yang menjalankan tindak pidana susila ini wajib untuk dipecat atau diberhentikan dari kedinasan militer.