{"title":"Towards an Integration of Immigration and Customs Agency in Indonesia: A Step-by-Step Process","authors":"Ridwan Arifin, Intan Nurkumalawati","doi":"10.31000/JGCS.V5I1.2990","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara","PeriodicalId":181484,"journal":{"name":"Journal of Government and Civil Society","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Government and Civil Society","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31000/JGCS.V5I1.2990","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Abstract
Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara
在这个问题上出现的一些挑战表明,印度尼西亚边境机构在协调方面存在弱点,政策工具支离破碎,在执行法律方面存在争议。在先前的研究中,关于印度尼西亚边境机构整合的证据和关于建立移民和海关机构的观点很少。从边境官员的角度来看,可能出现的问题是,综合边境机构在公共部门和官僚机构的改革议程中有多重要。本研究旨在了解印尼边境官员对两个边境当局整合的看法,以及理想的整合应该是什么。本文通过调查研究和逐步整合的过程,为印度尼西亚边境保护的一些问题提供解决方案。本文发现,大多数边境管制的移民和海关官员通过综合边境管理(IBM)战略,暴露了印度尼西亚移民总局(DGI)和海关总署(DGCE)之间整合倡议的重要性。因此,发起移民总局和海关总署之间的机构整合,如新加坡海关总署或澳大利亚海关总署,是更理想的边境机构,而不是联合工作队。印度尼西亚的Permasalahan diinsti permerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumentkebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum。Penelitian sebelumnya tentantaninisiasi integrasi instandi perbatasan印度尼西亚masih sangat miniterutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperimigrasi dan cukai。大马的行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官,行政长官。研究了内蒙古地区的人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查、人口普查等问题。Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian大的petugas imigrasi丹kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal imigrasi丹Direktorat Jenderal Bea丹Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM)。Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA新加坡atau ABF澳大利亚ketimbang tim atau gugus tugas yang bersita sementara