PENEGAKAN ETIK TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN MELALUI MEKANISME IMPEACHMENT

Abstract

Alasan pemberhentian (impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya tidak hanya berdasarkan atas alasan pelanggaran hukum tetapi juga dapat didasarkan atas pelanggaran etik. Pelanggaran etik dan penegakannya terkait Presiden dan/atau Wakil Presiden secara tersirat dapat dikonstruksikan melalui analisa terhadap Pasal 9 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.