PELAYANAN LINTAS BATAS: IMPLEMENTASI, MASALAH, DAN SOLUSI

Pelayanan lintas batas saat ini masih menjadi sebuah permasalahan yang menarik untuk dikaji, selain dikarenakan kurangnya sorotan pemerintah terhadap dinamika pelayanan lintas batas, juga dikarenakan minimnya kajian yang dilakukan para pakar terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis implementasi pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore, Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan utama terkait lingkup penelitian ini, yakni tidak adanya waktu yang konsisten dalam pelayanan lintas batas, sehingga pelayanan seringkali justru dilakukan di luar jam kerja; fungsi pelayanan lintas batas yang signifikan justru tidak menjadi bagian dalam struktur pemerintahan Kecamatan, sehingga turut mempengaruhi legalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; yang turut diperparah dengan tidak adanya dukungan insentif atas beban kerja di luar yang semestinya. Dimensi implementasi pelayanan lintas batas dalam penelitian ini ditelaah berdasarkan asas-asas pelayanan yang diungkapkan Mahmudi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima aspek yang menjadi fokus telaah dimensi implementasi pelayanan lintas batas, yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, tidak diskriminatif, serta keseimbangan hak dan kewajiban, kesemuanya telah diimplementasikan dengan cukup baik. Temuan menarik lainnya adalah adanya pengaruh faktor geografis dan cuaca/iklim dalam pelayanan lintas batas di Kecamatan Marore yang berbeda dengan kondisi pelayanan pada umumnya, dalam hal ini kondisi cuaca yang tidak menentu turut mempengaruhi wilayah perairan yang dilintasi, sehingga waktu pelayanan menjadi tidak konsisten dan turut mengakibatkan seringnya pemadaman listrik. Cross-border service is currently quite an interesting problem to study, apart from the lack of government attention on the problem, it is also due to the lack of studies conducted by experts on this topic. This study aims to identify, understand, and analyze the implementation of cross-border services in Marore District and the factors that influence them. The main problem related to this research, namely the absence of consistent time in cross-border services, so that services are often actually carried out outside working hours; the function of significant services is actually not part of the sub-district government structure so it also influences the legality of the implementation of main tasks; which is also exacerbated by the absence of incentive support for workloads. Implementation of cross-border services in this study is examined based on the service principles expressed by Mahmudi. This study uses a qualitative approach, with data collection methods in the form of interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's model. The results show that of the five aspects of the implementation of cross-border services, which consist of transparency, accountability, conditionality, non-discrimination, and the balance of rights and obligations, all of them have been implemented quite well. Another interesting finding is the influence of geographical and weather/climate factors in Marore District which is different from common conditions. In this case, it is the erratic weather conditions, so that the service time becomes inconsistent and results in frequent power outages.