Pengawasan dan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpiang Provinsi Kepuluan Riau

Latar Beakang : Pembangunan daerah harus secara kreatif dan mampu menciptakan dan meningkatkan sumber pendapatan yang potensial dari jasa perparkiran, salah satu pendapatan daerah. Pengawasan, pengelolaan parkir masih tergolong tidak terkontrol, pendapatan daerah tidak sesuai target, dari parkir yang dikelola oleh pemerintah. Tujuan : Tujuan dari penelitian ini, pengawasan pengelolaan Retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan daerah. Mc. Farland, memberikan definisi pengawasan (controlling), pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”. Metode : Metode pendekatan kualitatif deskriptif, berpikir kritis terhadap situasi, fenomena sosial yang tergambar relevan dengan masalah yang sedang dikaji, proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah dengan pengawasan pengelolaan retribusi parkir. Pengawasan pengelolaan retribusi parkir oleh daerah pada retribusi parkir jalan umum belum optimal, terdapat Retribusi Parkir, masalah dalam pengelolaan retribusi parkir ditepi jalan umum dan Pendapatan. Hasil : Daerah kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan tidak tercapai, masih terdapat pembukaan lahan parkir dan parkir liar yang tidak mau bekerja sama dengan dinas perhubungan, komunikasi dan informarsi Kota Tanjungpinang. Pengawasan akan mendukung dalam meminimalisir penyimpangan dari tujuan kebijakan yang ditetapkan Parking Retribution, sebelumnya. Kesimpulan: Kesimpulan pengawasan pengelolaan retribusi perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Penyelenggaraan retribusi parkir masih belum maksimal dalam hal pengawasannya, penyebabnya jumlah pengawas yang kurang dari segi kuantitas dan tidak sebanding dengan titik parkir yang ada.