Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung

Pasca-Reformasi 1998 Indonesia mengalami proses demokratisasi dan desentralisasi, salah satunya melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejak 2005. Kendati demokratisasi dan desentralisasi ini dipandang positif oleh sebagian peneliti, tetapi berbagai bentuk tindakan koruptif juga tak luput dari perhatian para peneliti lain. Konsepsi Warren mengenai korupsi demokratis membantu menyelisik paradoks demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi tersebut. Menurut Warren, korupsi dalam demokrasi merupakan sebentuk eksklusi “muka dua” yang menguntungkan segelintir pihak dengan merugikan pihak-pihak lain yang dieksklusi dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Namun demikian, penulis menilai terdapat ketidaklengkapan dalam konseptualisasi Warren ketika ia mengidentifikasi lokasi korupsi yang telah terdiferensiasi di dalam rezim demokratis. Warren hanya mengidentifikasi empat ranah yang menjadi lokasi korupsi, yakni negara, ranah publik, masyarakat sipil, dan pasar. Mengambil pemilukada di Lampung sebagai studi kasus, tulisan ini berhasil mengidentifikasi lokasi korupsi lain, yakni partai politik. Penulis berargumen, korupsi demokratis pada partai politik ditandai terutama dengan sentralisme partai politik dalam melakukan rekrutmen dan seleksi bakal calon kepala daerah. After 1998 Reformation, Indonesia has been experiencing democratization and decentralization. Among others, general election for local government (pemilukada) since 2005 is an implementation of democratization and decentralization. Although democratization in Indonesia was praised by some researchers, many others also figured out some corruptive actions in the democratic process. Warren’s conception about democratic corruption helped us to understand the paradox of post-Reformation democratization and decentralization. According to Warren, corruption in a democracy is a duplicitous exclusion that gives an advantage to few parties in the expense of the others who are excluded from the process of decision-making and collective action. However, the author suggests that there is incompleteness in Warren’s conceptualization when he identified the location of corruption that is differentiated in a democratic regime. Warren identified only four locations of corruption, that is the state, public sphere, civil society, and market. Took local elections in Lampung as a case study, this article identified other location, that is the political party. This article argues, corruption of democracy in the political party is indicated primarily by political party’s centralism in recruiting and selecting local leader candidates.