Political Islam and Religious Violence in Post-New Order Indonesia

This paper tries to understand why religious violence increasingly occurs in post-New  Order Indonesia. There are two dominant views in understanding this. First, the security  approach that perceives the violence as a result of the emergent of “radical” agent of  political Islam in the more open political space. In this regard, the state is considered  weak because the iron hand as used by the authoritarian regime in the past New Order has disappeared. Thus, the strong security instruments are needed as a solution, such as  the law on anti-terrorism and the police force of anti-terrorism (Densus 88). Second, the  cultural approach views violence as caused by the inability of society to build the religious  tolerance. Society is considered weak. Religious expression in the political arena is believed as the source of the emergent of intolerant acts. To conquer this, intensive inter-religious  dialogues are required. The author argues that those two approaches are not adequate.  The historical fact shows that the emergence of political Islam today is the result of the  oscillated relationship between Islam and the authoritarian state during the New Order  period. In addition, the Indonesian historical experience also clearly illustrates that the  presence of political Islam is nothing but a form of response to the critical social-politicaleconomic  situation. Political Islam does not appear in a vacuum, but it emerges from the  crisis where another populist response from the left is absent. Tulisan ini berupaya memahami mengapa kekerasan agama meningkat di Indonesia pasca  Orde Baru. Selama ini, ada dua pandangan dominan dalam memahami persoalan di atas.  Pertama, pendekatan keamanan yang memandang kekerasan agama sebagai hasil dari  munculnya agen Islam politik yang radikal dalam arena politik yang semakin terbuka.  Dalam konteks ini, negara dianggap lemah karena kehilangan tangan besinya seperti  yang sebelumnya digunakan oleh rezim otoriter Orde Baru. Konsekuensinya, dibutuhkan  negara yang kuat dengan membentuk instrumen-instrumen keamanan semacam undang-undang  anti-terorisme dan satuan khusus kepolisian anti-teror. Kedua, pendekatan kultural  yang melihat meningkatnya kekerasan disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat  dalam membangun toleransi keagamaan. Dengan kata lain, masyarakat dianggap  lemah. Solusinya, dibutuhkan dialog antar-agama yang intensif. Menurut penulis, dua  pendekatan tersebut kurang memadai dalam memahami meningkatnya kekerasan agama  pasca-Orde Baru. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kemunculan kelompok-kelompok  Islam politik merupakan hasil dari hubungan yang fluktuatif antara Islam dan negara  sepanjang Orde Baru. Dan, kehadiran eksponen Islam politik juga merupakan bentuk  respon terhadap situasi sosial-ekonomi-politik. Artinya, Islam politik tidak hadir dalam  ruang kosong, melainkan muncul sebagai respon terhadap krisis di tengah absennya respon  populis lain dari kelompok kiri.