Indonesian Political Kleptocracy and Oligarchy: A Critical Review from the Perspective of Islamic Law

This study discusses corruption in the Indonesian political system from Islamic law, particularly regarding the Kleptocracy and political oligarchy. One of the most basic corruption causes comes from an internal personality factor, human’s character; greedy and consumptive. Additionally, some factors also come from human external factors, namely the perpetrators' coercion because they are tied to a system. Corruption is carried out not only by individuals but also in cooperation/conspiracy between the bureaucracy and corporations and political parties. Elites called them Kleptocracy and political oligarchy. This research is descriptive qualitative research with an approach based on legal analysis. This research has found several things. First, corruption in the Indonesian political system can be categorized into acts of Ghulul (treachery), Risywah (Gratification/bribery), Khiyanah (Unfaithful), Sariqah (theft), and Hirabah (Grand Theft/ Robbery). Second. The strategy to eradicate corruption in an Islamic perspective can be carried out by imposing sanctions, including sanctions in the world's dimensions and the hereafter. This research encourages the strengthening of the socio-religious system, especially among religious leaders, as a preventive and curative form of handling corruption in the political system in Indonesia.Penelitian ini membahas tentang korupsi dalam sistem politik Indonesia dalam perspektif hukum Islam, khususnya tentang kleptokrasi dan oligarki politik. Salah satu faktor penyebab korupsi yang paling mendasar adalah faktor kepribadian internal yang tamak, rakus dan konsumtif. Selain itu ada faktor yang memberi pengaruh lebih besar yakni faktor yang datang dari luar diri manusia, karena korupsi yang terjadi dewasa ini kadang adanya unsur keterpaksaan pelaku sebab terikat dalam sebuah sistem. Korupsi saat ini tidak hanya dilakukan oleh perorangan melainkan dalam bentuk kerjasama/persekongkolan antara birokrasi dan korporasi serta para elit-elit partai politik yang disebut dengan kleptokrasi dan oligarki politik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan berdasarkan legal hukum analisis. Dalam penelitian ini menemukan beberapa hal. Pertama, korupsi dalam dalam sistem politik Indonesia dapat dikategorikan dalam perbuatan Ghulul (Berkhianat), Risywah (Gratifikasi/suap), Khiyanah (Khianat), Sariqah (pencurian), dan Hirabah (Pencurian Besar/Perampokan). Kedua. Strategi pengentasan korupsi dalam perspektif Islam dapat dilakukan dengan pemberian sanksi yang meliputi sanksi berdimensi dunia dan akhirat. Riset ini mendorong penguatan sistem sosio-religi terutama keadaan para pemuka agama sebagai bentuk preventif dan kuratif penanganan korupsi dalam sistem politik di Indonesia.