后台直接对账单自由支付的表示语句分析

Q4 Immunology and Microbiology
rahmat hidayat munir
{"title":"后台直接对账单自由支付的表示语句分析","authors":"rahmat hidayat munir","doi":"10.28946/RPT.V10I1.1272","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) menjadi syarat sah balik nama warisan pada sertipikat Hak Atas Tanah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pencantuman Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) sebagai salah satu syarat proses balik nama sertipikat Hak Atas Tanah karena Pewarisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar mengenai permasalahan Pencantuman Syarat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan mencantumkan syarat SKB PPh yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kepala/badan atau instansi harus berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternatif kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.","PeriodicalId":36789,"journal":{"name":"Journal of Tropical Pathology","volume":"10 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"ANALISIS PENCANTUMAN SYARAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR\",\"authors\":\"rahmat hidayat munir\",\"doi\":\"10.28946/RPT.V10I1.1272\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) menjadi syarat sah balik nama warisan pada sertipikat Hak Atas Tanah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pencantuman Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) sebagai salah satu syarat proses balik nama sertipikat Hak Atas Tanah karena Pewarisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar mengenai permasalahan Pencantuman Syarat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan mencantumkan syarat SKB PPh yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kepala/badan atau instansi harus berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternatif kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.\",\"PeriodicalId\":36789,\"journal\":{\"name\":\"Journal of Tropical Pathology\",\"volume\":\"10 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2021-07-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Journal of Tropical Pathology\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1272\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"Q4\",\"JCRName\":\"Immunology and Microbiology\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Tropical Pathology","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.28946/RPT.V10I1.1272","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"Q4","JCRName":"Immunology and Microbiology","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

本研究的目的是(1)确定和分析所得税豁免书(PPh)作为归还土地证书上遗产名称的有效条件。(2) 确定和分析取消无收入证书(PPH)作为因继承而退还土地权证书名称的条件之一的法律影响。本研究以普通话污染之都为研究地点,采用实证法律研究的方法,探讨以继承方式返还地权证书过程中免费送达书条件的排序问题。使用有目的的抽样技术进行总体和抽样,数据类型和来源来自初级和次级数据。至于使用实地调查的执法技术。然后对法律资料进行收集和定性分析。本研究的结果表明:(1)Mandar污染物土地办公室假设PPh SKB条件的政策符合法定规则。铭记2014年关于政府行政的第30号法律,该法律规定,主管/机构或机构在行使赋予的权力时必须行使权力,并遵守法治和善政。(2) 有权宣布无效的办公室应为行政和执行方。法律有两种选择,即法律的后果或制裁,即在一切都必须恢复原状之前,所做的一切都被视为从未存在过,或者是废除的第二种选择,也就是一些被认为合法的行为和一些被决定废除的行为。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
ANALISIS PENCANTUMAN SYARAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN DALAM PROSES BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) menjadi syarat sah balik nama warisan pada sertipikat Hak Atas Tanah. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis pencantuman Surat keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB PPh) sebagai salah satu syarat proses balik nama sertipikat Hak Atas Tanah karena Pewarisan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kabupaten Polewali Mandar mengenai permasalahan Pencantuman Syarat Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Pewarisan. Populasi dan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis dan sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan penelitian lapangan. Selanjutnya bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kebijakan mencantumkan syarat SKB PPh yang diberlakukan oleh Kantor Pertanahan Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa kepala/badan atau instansi harus berdasarkan kewenangannya dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta asas umum pemerintahan yang baik. (2) Pejabat yang berhak menyatakan batal atau tidak adalah pihak yudikatif dan eksekutif. Dalam batal demi hukum terdapat dua alternatif yakni akibat hukum atau sanksi berupa semua perbuatan yang dilakukan dianggap belum pernah ada sehingga segala sesuatunya harus dikembalikan seperti sedia kala atau alternatif kedua memakai batal nisbi yakni sebagian perbuatan dianggap sah dan sebagian lagi diputuskan batal.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
Journal of Tropical Pathology
Journal of Tropical Pathology Medicine-Infectious Diseases
CiteScore
0.50
自引率
0.00%
发文量
24
审稿时长
8 weeks
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信